Negara Gagal, DPR Salahkan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin menilai bahwa indeks kegagalan Pemerintah Indonesia yang dihasilkan melalui  survei Fund for Peace (FFP) lebih dikarenakan oleh kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lamban menangani korupsi.
Aziz mengatakan, korupsi sudah banyak merugikan masyarakat Indonesia dalam merasakan manfaat pembangunan. Ia beranggapan bahwa penanganan korupsi masih berjalan lamban dengan banyak kasus besar yang belum diungkap oleh KPK.
"Pemerintah harus memperbaiki kinerjanya. Proses integritas legal tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Contohnya KPK yang berwenang dalam memberantas korupsi, yang membuat negara jatuh dalam kegagalan. KPK harus bekerja ekstra mengungkap korupsi karena hal ini menyangkut kinerja badan pemerintah yang terkait dengan KPK, yaitu kejaksaan dan kepolisian," ujar Aziz di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (21/06/2012).
Menurut Aziz, KPK adalah indikator yang berkenaan dengan falsafah negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh rakyatnya. Ia berpendapat, kinerja KPK tidak dirasakan oleh rakyat karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang mengeluh terhadap lambannya kinerja KPK.
Aziz menyatakan, KPK kurang menunjukkan manfaatnya sebagai lembaga penegakan hukum yang seharusnya secara simultan menjalankan asas keadlian, asas kepastian, dan asas kemanfaatan dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Akibat lambannya kinerja KPK itu, Aziz menilai bahwa hal itu telah membuat negara gagal dalam pembangunan.
Menyikapi negara gagal tersebut, dia merekomendasikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk mengambil langkah yang signifikan dan membuat terobosan-terobosan yang dapat langsung teraplikasikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika hal itu tidak digagas dan diwujudkan oleh pemerintah, maka cerminan kekecewaan masyarakat akan menjadi sorotan terus-menerus dari dalam dan luar negeri. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menjamin kepastian hukum.
"Harus ada keadilan dan harus ada manfaat sehingga perputaraan ekonomi itu akan jalan kalau ada kepastian. Kalau enggak ada kepastian, investor atau orang yang ingin melakukan aktivitas ekonomi jadi wait and see, hanya nunggu tanpa adanya langkah serius. Jadi untuk itu, pemerintah melalui KPK harus lebih serius menangani korupsi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan investor dan pelaku usaha," imbuhnya.
Survei yang dilakukan The Fund for Peace (FFP) menempatkan Indonesia di posisi ke-63 dari 178 negara, dan Indonesia ditempatkan dalam indeks negara gagal. Tahun ini peringkat Indonesia hanya mengalami peningkatan satu strip dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tidak banyak berpengaruh karena indeks prestasi yang tercatat dalam posisi Indonesia adalah gagal.(28/6/2012)

Din: Korupsi Pengadaan Al Quran itu Menyedihkan!

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menilai, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama merupakan hal sangat menyedihkan. Hal tersebut sekaligus juga memalukan karena menyangkut kitab suci umat Islam.

"Saya tersentak membaca itu (dugaan korupsi pengadaan Al Qur’an). Maka, perlu verifikasi apakah betul demikian. Tapi, mudah-mudahan itu tidak benar," kata Din Syamsudin, usai penutupan Tanwir Muhammadiyah 2012, di Bandung, Minggu (24/6/2012).
Pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu, kata Din, mengenai adanya dugaan kasus korupsi pengadaan Al Quran bisa kembali menempatkan Kementerian Agama sebagai kementerian terkorup.
"Jangan sampai terjadi lagi Kementerian Agama menjadi ’juara bertahan’ sebagai kementerian paling korup. Ini memang memalukan, dan itu bukan menurut saya, tapi menurut ICW atau Lembaga Transparasi Indonesia menuturkan selama ini, Kemenag menjadi ’kementerian paling korup’," ujar Din.
Menurut Din, dugaan korupsi pengadaan Al Quran di tubuh Kementerian Agama sebuah ironi tersendiri bagi bangsa Indonesia saat ini.
"Kalau di Kementerian Agama terjadi korupsi seperti ini, bagaimana nantinya kalau mau melakukan pembinaan kehidupan beragama," kata dia.
Selain soal dugaan korupsi tersebut, Din juga menyoroti tentang permasalahan haji, yang menurut Din, masyarakat Indonesia dan DPR terkesan "diam".
"Terutama menyangkut dana haji. Ini kita semua seolah diam, DPR juga diam. Saya mendapat informasi yang perlu didalami dan diverifikasi, bahwa dana haji yang sudah berapa triliun rupiah itu tidak jelas haknya bagi calon jamaah, terutama bagi yang menunggu lima hingga 10 tahun. Bahkan, sebagian dana haji itu katanya dijadikan sukuk. Nah, ini yang tidak benar," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau Kementerian Agama agar transparan dalam mengelola dana jamaah haji karena dana tersebut merupakan amanat umat yang jangan sampai dikorupsi atau diselewengkan.
"Saya berharap jangan bertahan jadi ’juara satu’ dalam hal ini Kementerian Agama menjadi kementerian paling korup," ujar Din.

KPK Akan Minta Bantuan Rakyat buat Bangun Gedung

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal meminta bantuan masyarakat untuk membiayai pembangunan gedung baru KPK. Langkah itu akan dilakukan jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi III, tidak juga merealisasikan janjinya untuk menyetujui pembangunan gedung itu.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012). Dalam rapat yang berlangsung hingga menjelang dini hari itu, empat pimpinan KPK hadir, yakni Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain.

Bambang menjelaskan, gedung yang saat ini ditempati KPK di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, sudah tak lagi memadai untuk menampung semua pegawai KPK yang jumlahnya sekitar 730 orang. Saat ini, gedung itu ditempati 650 orang. Sisanya,terpaksa berkantor di dua gedung lain. Padahal, kapasitas gedung itu hanya untuk 350 orang.

Apalagi, kata Bambang, KPK berencana menambah pegawai untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama DPR, dalam pemberantasan korupsi. Idealnya, ucapnya, pegawai KPK sekitar 1.200. Bambang membandingkan dengan jumlah pegawai KPK di Malaysia yang mencapai 5.000 orang dan Hongkong mencapai 3.600 orang.

Belum lagi kondisi gedung yang sudah berumur 31 tahun. Menurut penjelasan konsultan, lanjut Bambang, umur bangunan dan kondisi kelebihan kapasitas itu berbahaya untuk 2-3 tahun ke depan.

"Kalau melihat proses seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi KPK mencari gedung baru atau meminta bantuan masyarakat untuk mengumpulkan uang buat bangun gedung karena ini penting," kata Bambang.

Bambang menambahkan, rencana meminta bantuan masyarakat masih dalam tahap wacana di jajaran pimpinan KPK. Langkah itu, kata Bambang, lebih baik dilakukan ketimbang KPK terus-menerus meminta kepada Komisi III agar mencabut tanda bintang (belum menyetujui) anggaran pembangunan gedung baru KPK.

Total anggaran yang dibutuhkan KPK mencapai Rp 160 miliar. Rencananya, proyek di atas lahan yang masih di sekitar Kuningan itu akan dilakukan secara multiyears atau tahun berjamak.

"KPK bukan hanya milik negara, melainkan juga milik masyarakat. Jadi bukan tidak mungkin KPK akan minta masyarakat, hai masyarakat Indonesia, kalau mau KPK berjalan seperti permintaan dari semua orang, termasuk anggota Dewan terhormat, maka bikinlah jadi normal dalam urusan gedung saja," kata Bambang.

Bambang sempat mengkritik para politisi Komisi III yang selalu saja mengaku mendukung pembangunan gedung baru KPK. Namun, tidak ada realisasi. Tanda bintang belum dicabut meskipun Kementerian Keuangan telah bersedia mengucurkan dana awal.

"Kami ucapkan syukur kepada kolega-kolega yang tadi jelaskan mendukung. Tapi pernyataan itu sudah beberapa kali kami dengar, ingin mendukung, ingin mendukung, dan ingin mendukung terus. Ini bagus sih untuk suport kami. Tapi itu kurang kalau cuma mendukung-mendukung terus. Coba tolong dibuktikan kapan konkretnya," pungkas Bambang.

KPK Didesak Percepat Pengusutan Transaksi Mencurigakan Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi didesak mempercepat proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Desakan itu disampaikan anggota Komisi III DPR Nudirman Munir saat rapat dengar pendapat dengan jajaran KPK di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012). Hadir empat pimpinan KPK yakni Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnain.
Sebelumnya, PPATK menyebut sudah menyerahkan belasan laporan hasil analisa (LHA) transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan anggota Dewan ke KPK. LHA itu menyangkut ratusan transaksi keuangan mencurigakan. Namun, tak diketahui berapa anggota yang dicurigai.
Nudirman mengatakan, lamanya proses penyelidikan akan berimbas pada Dewan secara keseluruhan. Menurut dia, seluruh politisi menjadi bulan-bulanan publik lantaran tidak jelas siapa anggota Dewan yang terlibat.
"Ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Mesti ada klarifikasi secepatnya dari KPK siapa yang tersangkut rekening jumbo. Sehingga kita di DPR tidak jadi bahan bulan-bulanan. Terang-terangan aja di depan media," kata politisi Partai Golkar itu.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, pihaknya masih mengusut laporan itu. Adapun perihal permintaan membuka siapa pemilik rekening, pihak KPK tidak bisa membuka ke publik lantaran melanggar undang-undang. "Data yang disampaikan tidak bisa kami ungkap," kata Zulkarnain.

Parpol Mana yang Lebih Korup dari Demokrat?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait partai politik terkorup dinilai telah menimbulkan sikap saling menjelekkan dan mencurigai di masyarakat. Persepsi itu muncul karena Presiden tidak secara terbuka merinci data parpol terkorup yang dia terima.
"Pada tataran arus bawah, rakyat, data yang disampaikan SBY telah menimbulkan saling ejek dan mencurigai. Untuk itu, SBY harus menjelaskan kepada publik rincian data itu," kata politisi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).
Tubagus menyikapi pernyataan Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat membuka pertemuan Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (13/6/2012) malam. Saat itu, Yudhoyono tak terima partainya disoroti media massa karena banyak kasus korupsi yang menyeret kader Demokrat.
Partai Demokrat pun kerap menjadi bulan-bulanan dari lawan politiknya. Citra partai korup melekat pada Demokrat. Akibatnya, elektabilitas Demokrat anjlok. Menurut Yudhoyono, korupsi yang dilakukan politisi parpol lainnya lebih parah.
Yudhoyono kemudian memaparkan data yang dia terima mengenai keterlibatan kader parpol lain dalam kasus korupsi. Di jajaran DPRD tingkat provinsi selama 2004-2012, korupsi yang dilakukan oknum Demokrat mencapai 3,9 persen. Di atas Demokrat masih ada 4 partai lainnya. Persentasenya berturut-turut adalah 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen, dan 5,32 persen. Totalnya 75 persen.
Selanjutnya, korupsi di jajaran DPRD tingkat kabupaten/kota, kader Demokrat yang terlibat sebesar 11,5 persen. Di atas Demokrat ada dua parpol lainnya, masing-masing 27 persen dan 14,4 persen. Di tingkat menteri, anggota DPR, gubernur, hingga bupati/wali kota, kader Demokrat yang terlibat sebesar 8,6 persen. Di atas Demokrat, ada dua parpol, masing-masing 33,7 persen dan 16,6 persen.
Tubagus mengatakan, Yudhoyono harus menjelaskan dari mana data itu didapat, bagaimana teknik menghitungnya, dan parpol mana saja yang dia maksud lebih korup dibanding Demokrat. Jika tidak, kata dia, maka publik meragukan data yang disampaikan Yudhoyono. "Bahkan dianggap telah menyebar kabar bohong dan mengumbar fitnah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Didampingi Yusril, Hary Tanoesoedibjo Tiba di Gedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO PT Bhakti Investama Tbk (BHIT), Hary Tanoesoedibjo memenuhi janjinya untuk diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (15/6/2012). Hary tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 13.40 WIB dengan didampingi pengawal dan dua pengacaranya, yakni Yusril Ihza Mahendra dan Andi Simangungsong.
Hary akan diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan pajak BHIT. Dia tiba di gedung KPK dengan menumpang mobil Range Rover hitam yang dikawal dua mobil hitam lainnya. Kepada para pewarta, Hary hanya berkata "Nanti saja setelah pemeriksaan, baru saya mau ngomong," kemudian memasuki gedung untuk diperiksa.
Sementara Yusril mengatakan bahwa Hary ke gedung KPK untuk mengklarifikasi. "Untuk klarifikasi," katanya singkat kemudian ikut masuk ke dalam.
Sedianya Hary diperiksa KPK, Rabu (13/6/2012) lalu. Namun hari itu, Hary mengaku tidak mendapat surat panggilan KPK. Sementara Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, KPK sudah mengirim surat panggilan untuk Hary. Surat panggilan itu diterima sekretaris Hary di Bhakti Investama.
Dalam kasus dugaan suap kepengurusan pajak BHIT, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Jawa Timur, Tommy Hindratno dan pengusaha James Gunarjo. Keduanya tertangkap tangan saat diduga bertransaksi suap dengan alat bukti Rp 280 juta, Rabu (6/6/2012) lalu. Diduga, James adalah orang suruhan PT Bhakti Investama.
Terkait penyidikan kasus ini, KPK menggeledah kantor BHIT yang terletak di lantai 5 gedung MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta dan melakukan pemeriksaan di kantor PT Agis Tbk di lantai 6 gedung yang sama, Jumat (8/6/2012). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen pajak BHIT yang banyaknya sekitar 20 gulung. Diduga, kasus ini berkaitan dengan kepengurusan restitusi pajak BHIT.
Perusahaan tersebut, menurut Andi, baru menagih restitusi atau kelebihan pembayaran pajaknya sekitar Rp 3,4 miliar, tahun ini. Sebelumnya, KPK juga meminta Imigrasi untuk mencegah komisaris BHIT, Antonius Z Tonbeng. KPK mensinyalir ada keterkaitan antara Antonius dengan kasus ini.
Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, pihaknya mencegah Antonius agar sewaktu-waktu keterangannya dibutuhkan, yang bersangkutan tidak sedang di luar negeri.
Dalam jumpa pers di gedung MNC Tower, Rabu (14/6/2012), Hary menyatakan kalau pemberitaan seputar penangkapan TH (Tommy Hindratno) dan JG (James Gunarjo) oleh KPK yang dikaitkan dengan BHIT adalah di luar kelaziman. Tidak ada keterkaitan kedua nama itu dengan BHIT. "Silakan cek karyawan perusahaan ini di Jamsostek. Kan ada dokumen-dokumennya. Tidak ada nama-nama yang disebut itu," ujarnya.

KPK Periksa Hary Tanoesoedibjo

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (13/6/2012), menjadwalkan pemeriksaan CEO PT Bhakti Investama, Tbk, Hary Tanoesoedibjo terkait penyidikan kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Bhakti Investama.
Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, Hary akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus itu. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Johan saat dihubungi, Rabu.
KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Tommy Hindratno selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Jawa Timur; dan pengusaha James Gunarjo. Keduanya tertangkap tangan saat diduga bertransaksi suap dengan alat bukti Rp 280 juta, Rabu (6/6/2012). James diduga sebagai orang suruhan PT Bhakti Investama.
Selain memeriksa Hary, KPK menjadwalkan pemeriksaan dua direktur PT Bhakti Investama, yakni Darma Putra dan Wandhy Wira Riady, serta dua staf bagian keuangan PT Bhakti Investama yang bernama Maya dan Lany. Sebelumnya, KPK meminta Imigrasi untuk mencegah komisaris PT Bhakti Investama, Antonius Z Tonbeng, terkait penyidikan kasus ini.
Jumat (8/6/2012), KPK menggeledah kantor PT Bhakti Investama di lantai 5 gedung MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita dokumen pajak PT Bhakti sebanyak sekitar 20 gulung.
Selain menggeledah PT Bhakti, KPK juga melakukan pemeriksaan di kantor PT Agis Tbk di lantai 6 gedung MNC Tower. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menduga ada keterkaitan antara PT Agis dan tersangka James.
Senin (11/6/2012), kuasa hukum PT Bhakti Investama, Andi Simangungsong, membantah keterkaitan antara perusahaan tersebut dan kasus dugaan suap ini. Menurut Andi, James bukanlah karyawan PT Bhakti Investama.

KPK gelar perkara Hambalang lagi pekan depan

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar perkara kasus Hambalang lagi pekan depan untuk memastikan kelanjutan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, itu.

"Pekan depan rencananya akan gelar perkara (kasus Hambalang) lagi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pimpinan KPK memberikan waktu selama satu pekan kepada penyelidik untuk mempelajari kembali temuan-temuan terkait kasus Hambalang. "Baru akan digelar perkaranya pekan depan," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk dapat menaikan status kasus proyek Hambalang yang bernilai Rp2,5 triliun ke penyidikan.

Ia kembali menegaskan saat ini kasus Hambalang masih dalam tahap penyelidikan. Hingga Jumat (8/6), pihaknya telah melakukan gelar perkara sebanyak delapan kali.

Meski demikian, Abraham mengatakan masih membutuhkan sedikit waktu lagi untuk menghitung potensi kerugian negara atas dugaan korupsi proyek Hambalang.

Ia mengatakan tidak mudah untuk menghitung potensi kerugian negara dari sebuah kasus. Karena itu ia meminta masyarakat bersabar karena KPK masih perlu sedikit waktu lagi untuk dapat menetapkan status kasus Hambalang (12 Juni 2012).

Kronologi Penangkapan Pegawai Pajak oleh KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (6/6/2012) siang tadi, melakukan tangkap tangan terhadap Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Jawa Timur, berinisial TH dan seorang pengusaha berinisial JG di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Keduanya diduga terlibat transaksi suap terkait kepengurusan pajak.
Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Rabu malam, menjelaskan, penangkapan itu terjadi di sebuah rumah makan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.00 WIB.
Penangkapan berawal dari informasi masyarakat soal rencana transaksi tersebut yang diterima KPK tadi pagi.
Menurut Johan, TH dan JG tampak tiba di sebuah rumah makan di Tebet, sekitar pukul 11.00 WIB. Keduanya pun terlibat pembicaran sambil makan siang.
Kemudian, lanjut Johan, terlihat penyerahan uang yang dibungkus amplop coklat. Diperkirakan, uang yang menjadi alat bukti tersebut nilainya lebih dari Rp 200 juta. "Sekarang masih dihitung dan dilakukan pemeriksaan," katanya.
Tak lama setelah transaksi berlangsung, empat orang penyidik KPK langsung menggerebek TH dan JG. Selain keduanya, penyidik juga mengamankan seseorang yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan TH.
Ketiga orang itu tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 17.00 WIB. Menurut Johan, baik TH, JG, maupun seorang keluarga TH, masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta hingga Rabu malam.
Dalam 1 x 24 jam, KPK akan memutuskan apakah menetapkan TH dan JG sebagai tersangka atau tidak. Johan juga belum dapat menyebut dari perusahaan mana JG berasal. Informasi itu, katanya, masih didalami penyidik melalui pemeriksaan.
"Sedang kita kembangkan, perusahaannya bisa dari Jatim, bisa juga dari Jakarta," ucapnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Dedi Rudaedi menambahkan, sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo, Jawa Timur, TH bertugas mengawasi pekerjaan para account representative yang menjadi anak buahnya.
"Di mana account representative hanya melakukan pengawasan, juga menjadi tempat konsultasi para wajib pajak, diskusi, account representative bisa memberi jawaban sesuai peraturan perundangan," ungkapnya.
Ada lebih dari 10.000 wajib pajak yang ditangani KPP Pratama Sidoarjo, tempat TH bekerja. Wajib pajak di KPP tersebut terdiri dari perorangan dan suatu badan.

Korupsi Hambalang Mulai Terkuak

JAKARTA, KOMPAS.com- Dugaan korupsi proyek pembangunan komplek olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, mulai terkuak. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mencurigai adanya permainan dalam penunjukan perusahaan sub kontraktor dalam proyek tersebut.

KPK memeriksa istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyah Laila, yang pernah tercatat sebagai komisaris di PT Dutasari Ciptalaras.

Perusahaan yang melakukan pekerjaan sub kontraktor diragukan kapasitas dan kemampuannya. Meski demikian, perusahaan sub kontraktor tersebut tetap diberi pekerjaan oleh salah satu kontraktor utama proyek Hambalang, yakni PT Adhi Karya, karena kedekatannya dengan politikus dan penguasa. Perusahaan sub kontraktor yang dicurigai KPK dalam proyek Hambalang adalah PT Dutasari Ciptalaras.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengakui, keraguan terhadap PT Dutasari Ciptalaras bukan tanpa alasan. "Itu kan disubkonkan. Persoalannya, apakah sudah melalui penilaian? Apakah sesuai dengan tugas Adhi Karya? Jika tidak, ini pelanggaran. Kerjanya tidak profesional," katanya.
PT Dutasari Ciptalaras, menurut Wakil Ketua KPK lainnya Bambang Widjojanto, mendapatkan pekerjaan sub kontraktor dari PT Adhi Karya sebesar Rp 300 miliar. PT Dutasari mengerjakan proyek Hambalang di bidang konstruksi. Nilai pekerjaan di bidang konstruksi proyek Hambalang sendiri menurut Bambang sebesar Rp 1,1 triliun.
Kecurigaan KPK terhadap PT Dutasari Ciptalaras ini terbukti dengan adanya sejumlah pemeriksaan terhadap petinggi dan mantan petinggi perusahaan ini.
KPK telah memeriksa istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyah Laila yang pernah tercatat sebagai komisaris di PT Dutasari Ciptalaras.
Selain Athiyah, KPK juga memeriksa pemegang saham PT Dutasari Ciptalaras, Munadi Herlambang yang merupakan petinggi Partai Demokrat (7 Juni 2012).

Harapan Komisi III DPR

Penahanan Miranda Buka Kotak Pandora Bank Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Penahanan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk membuka kotak pandora kasus Bank Century yang hingga kini masih belum tuntas pengungkapannya.
Harapan DPR itu disampaikan anggota Komisi III DPR bidang hukum, Bambang Soesatyo, kepada Kompas, Senin (4/6/2012) pagi ini.
"Kami juga berharap, selain kasus cek pelawat, Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) harus dapat menjadikan penahanan Miranda Goeltom sebagai pintu masuk untuk membuka kotak pandora kasus Bank Century," katanya.
Menurut Bambang, penahanan Miranda akan mendorong Miranda membuka diri alasan yang sebenarnya mengapa Bank Century diselamatkan berkali-kali hingga puncaknya dana bail lout-nya mencapai Rp 6,7 triliun.
Sebelumnya, Bambang menyatakan, dengan penahanan Miranda, KPK telah berhasil menyambung kembali mata rantai kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI 2004.
"Kasus ini sempat dianggap janggal karena mata rantainya terputus-putus. Penegak hukum hanya membidik mereka yang disangka menerima suap, tetapi pihak mana yang berstatus sebagai penyuap tak pernah terungkap. Walaupun sejumlah orang sudah dibui, kasus ini masih menyisakan pertanyaan yang harus dijawab KPK karena berkaitan dengan rasa keadilan," lanjutnya.
Dengan menahan tersangka Miranda, lanjut Bambang, publik berharap KPK bisa segera memperjelas konstruksi hukum kasus ini serta segera menuntaskannya.

Agar Kuat, Pisang Lebih Baik Ketimbang Minuman Berenergi

Jakarta, Tak sedikit atlet atau olahragawan yang menggunakan minuman berenergi untuk meningkatkan stamina. Padahal minuman berenergi mengandung banyak gula yang bisa membahayakan. Sebagai gantinya, pisang menjadi pilihan yang lebih baik.

Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa pisang bisa mengalahkan minuman berenergi sebagai sumber stamina bagi atlet. Buah ini kaya akan kalium dan nutrisi, yang selalu menjadi favorit untuk daya tahan pelari dan pengendara sepeda.

Baru-baru ini ilmuwan telah memastikan bahwa pisang bisa menyediakan tingkat energi yang sama dengan minuman berkarbohidrat. Selain itu pisang juga mengandung gula alami yang lebih sehat ketimbang minuman berenergi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pisang mengandung antioksidan yang tidak ditemukan dalam minuman olahraga, yang membuatnya memiliki dorongan nutrisi yang lebih besar.

"Ini menunjukkan sumber energi sehat masih dapat mendukung kinergi tinggi seorang atlet," jelas Dr David Nieman, dari Appalachian State University di North Carolina kepada Daily Express, seperti dilansir indiavision, Minggu (3/6/2012).

Minuman olahraga atau berenergi biasanya mengandung air dan elektrolit, seperti natrium dan kalium untuk menghilangkan dehidrasi dan karbohidrat, seperti gula untuk energi. Minuman ini mampu mengisi cairan tubuh dan menyediakan bahan bakar ekstra untuk kegiatan olahraga dengan durasi yang panjang atau sekitar 90 menit.

Sayangnya, kandungan gula dan asam mana minuman jenis ini biasanya tergolong tinggi, sehingga bisa membahayakan tubuh dan meningkatkan risiko diabetes dan kecelakaan energi.

Selain itu, seperti semua minuman berasa asam dan manis, minuman berenergi juga berkontribusi terhadap kerusakan gigi. Jadi penting untuk mempertimbangkan memilih minuman berenergi ketika Anda berolahraga.

Berurai Air Mata, Mubarak Sempat Menolak Masuk ke Penjara Sipil

Kairo, Meski telah diperintahkan untuk pindah ke penjara sipil, mantan presiden Mesir Hosni Mubarak sempat menolak. Dia bahkan hingga berurai air mata saat menolak dijebloskan ke dalam penjara Tora yang terletak di pinggiran Kairo.

"Dia sempat menangis dan tidak bersedia untuk keluar dari helikopter. Petugas keamanan harus membujuknya cukup lama agar dia mau keluar," tutur salah seorang petugas keamanan setempat kepada AFP, Sabtu (2/6/2012).

"Tapi kini dia sudah tenang dan siap untuk masuk ke dalam penjara," imbuhnya.

Hari ini, pengadilan Kairo menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Hosni Mubarak. Mubarak yang kini berusia 84 tahun ini (sebelumnya ditulis 83 tahun), dinyatakan bersalah atas pembunuhan sekitar 850 demonstran selama revolusi 18 hari pada awal tahun 2011 lalu. Namun, hakim membebaskan Mubarak atas dakwaan korupsi yang dijeratkan kepadanya.

Sementara itu, hakim juga menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Menteri Dalam Negeri Mesir, Habib al-Adly. Adly juga diadili atas kasus pembunuhan para demonstran, sama seperti Mubarak. Sedangkan 6 orang mantan kepala keamanan Mesir era Mubarak yang diadili dalam kasus yang sama, dibebaskan oleh hakim.

Terakhir, hakim menggugurkan dakwaan korupsi yang dijeratkan kepada dua putra Mubarak, Alaa dan Gamal.

Setelah vonis dijatuhkan, Jaksa Agung Mesir langsung memerintahkan Hosni Mubarak dipindahkan ke penjara sipil, Tora. Diketahui bahwa sepanjang persidangan, Mubarak ditahan di sebuah rumah sakit militer di pinggiran Kairo. Pertimbangannya, Mubarak harus menjalani perawatan untuk penyakit jantung yang dideritanya. Meski ada juga yang menyebut bahwa Mubarak menderita tumor di bagian kandung empedu dan pankreas.

Penjara Tora yang terletak di wilayah pinggiran Kairo ini dijuluki sebagai penjara bintang lima. Banyak pejabat dan tokoh penting yang mendekam di penjara ini. Bahkan terdakwa lain dalam kasus Mubarak juga ditahan di penjara ini selama masa persidangan berjalan.

Sebenarnya sudah sejak lama para demonstran anti-Mubarak di Mesir menyatakan keberatannya terhadap keputusan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF), yang menempatkan Mubarak di sebuah rumah sakit militer. Menurut mereka, keputusan tersebut seperti 'menyelamatkan' Mubarak dari kejamnya penjara sungguhan. SCAF adalah pemerintah militer yang berkuasa di Mesir pada masa transisi.

KPK Tahan Miranda untuk Percepat Penyidikan

  Jumat, 1 Juni 2012 | 20:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom selama 20 hari ke depan terhitung sejak Jumat (1/6/2012) petang tadi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, penahanan dilakukan salah satunya untuk mempercepat penyidikan perkara Miranda.
"Dengan ditahannya MSG (Miranda S Goeltom), kami berharap penyidikan kasus ini bisa dipercepat dan dengan percepatan ini mudah-mudahan bisa segera dibawa ke pengadilan," kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Selain itu, kata Bambang, KPK melakukan penahanan atas dasar prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) terhadap setiap tersangka."Maka, kemudian KPK melaksanakan apa yang jadi hak KPK," ujarnya.
Zulkarnain mengatakan, pihaknya menahan Miranda seusai memeriksanya berdasarkan alat bukti yang cukup. Miranda disangka melakukan tindak pidana korupsi dengan turut serta atau menganjurkan Nunun Nurbaeti memberi suap kepada anggota DPR 1999-2004. Suap yang diberikan dalam bentuk cek perjalanan tersebut berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangi Miranda pada 2004. Nunun divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus ini.
"MSG disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 atau Ke-2 KUHP atau Pasal 56 KUHP," kata Zulkarnain.
Adapun Miranda digiring ke rumah tahanan yang terletak di ruang bawah tanah Gedung KPK sekeluarnya dari Gedung KPK sekitar pukul 18.00. Kepada para pewarta, Miranda mengatakan akan kooperatif menjalani proses hukumnya. Pengacara Miranda, Andi Simangungsong, secara terpisah mengatakan, pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan atas kliennya.