Ada yang Tidak Beres di Tubuh Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penggeledahan yang dilakukan para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Korps Lalu Lintas Polri, Selasa (31/7/2012), menegaskan masih adanya persoalan serius terkait korupsi di tubuh kepolisian Indonesia. Sementara sikap Polri yang disebut menghalang-halangi kerja penyidik KPK malah membuat kecurigaan publik makin besar tentang adanya ketidakberesan di institusi tersebut.
"Penyidikan KPK di Polri menunjukkan bahwa kepolisian bermasalah. Masalah itu harus dihilangkan jika Polri berkomitmen untuk transparansi publik. KPK seharusnya didukung penuh oleh Polri karena bagaimanapun juga tindakan korupsi itu melanggar hukum," kata peneliti di Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Junto, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/7/2012). Ia dimintai pendapatnya mengenai ketegangan yang terjadi antara tim KPK dan Polri terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di Gedung Korlantas Polri.
Ia menyayangkan sikap kepolisian yang menghalangi penggeledahan tersebut. Menurut dia, seharusnya Polri mendukung kinerja KPK membongkar praktik korupsi di dalam tubuh instansi Polri. "Polri seharusnya mendukung kinerja KPK. Penyidikan yang dilakukan oleh KPK di Mabes Polri seharusnya tidak dihalang-halangi," ujar Emerson.
Seperti diberitakan, penyidik KPK yang melakukan penggeledahan di Gedung Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri, Senin (29/7/2012) tengah malam, tertahan selama berjam-jam serta tidak boleh keluar dari gedung tersebut hingga Selasa (31/7/2012) dini hari. Tak kurang dari 10 penyidik KPK terlibat dalam penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan simulator motor dan mobil pada 2011. KPK menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.
Dihubungi terpisah, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia membantah pihaknya menghalangi atau menahan penyidik KPK. "Bukan menahan, yang betul adalah koordinasi dalam rangka penyelidikan. Penyidik Polri juga sudah melakukannya (penyidikan atas kasus dugaan korupsi simulator kemudi motor dan mobil) dengan memeriksa 32 saksi," kata Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Anang Iskandar, pagi ini.
Sebelumnya, Polri pernah membantah dugaan bahwa Inspektur Jenderal Djoko Susilo menerima suap Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator kemudi motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar ketika memimpin Korps Lalu Lintas Polri. Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Boy Rafli Amar kala itu, sekarang Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafly Amar, menyatakan, proyek ini telah sesuai prosedur.

BPK: Sejak Awal Proyek Hambalang Cacat Kandungan

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang lebih dikenal sebagai Proyek Hambalang, sejak awal sudah cacat dalam kandungan.
 Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, Selasa (17/7/2012) malam di Jakarta. "Ya, memang cacat kandungan," ujar Hadi tanpa merinci.
Menurut dia, BPK akan melaporkannya lebih dulu ke DPR. "Jadi, tunggu saja laporan lengkapnya sebelum Lebaran," tuturnya.
Hadi menambahkan, BPK sudah memeriksa Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Wakil Menteri Keuangan Ani Ratnawati yang pernah menjadi Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkapkan, sejumlah petinggi Partai Demokrat, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Menpora Andi Mallarangeng, telah menerima uang terkait proyek Hambalang. Namun, baik Anas maupun Andi berulang kali membantah tudingan Nazaruddin.

KPK Siapkan Empat Model Baju Tahanan

BANTEN, KOMPAS.com - Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendapat tampilan berbeda. Dalam waktu dekat, mereka bakal diwajibkan mengenakan baju tahanan khusus ketika keluar dari sel tahanan.
Baju tahanan itu diperkenalkan KPK ketika acara Lokakarya dengan media di Tanjung Lesung, Banten, Jumat (13/7/2012) malam. Hadir tiga pimpinan KPK, yakni Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnaen.
Ada empat baju yang telah disiapkan. Pertama, kaus lengan panjang berwarna hitam dengan kerah kuning. Di belakang kaus itu terdapat tulisan Tahanan KPK berwarna kuning.
Kedua, jaket berwarna putih. Di belakangnya terdapat tulisan Tahanan KPK berwarna hitam. Dua baju lainnya dengan model kemeja berwarna hitam dan orange. Di belakangnya terdapat tulisan Tahanan KPK Corruption Eradication Commission Republic of Indonesia.
Bambang mengatakan, rencana pengenaan baju tahanan itu bagian dari menciptaan efek jera bagi koruptor. Menurut dia, selama ini perlakuan KPK sangat ringan kepada para tahanan. Mereka masih bisa cengengesan di hadapan publik. Begitu pula ketika menghadiri persidangan, mereka dapat mengenakan pakaian mewah.
"Maka pimpinan KPK sepakat berikan tindakan yang lebih tegas. Setelah tahanan keluar sel wajib mengunakan baju KPK. Mau ibadah pun pakai baju tahanan. Nanti di ruang sidang mereka boleh lepas baju karena mereka merdeka untuk memberi keterangan. Tapi sampai depan pintu pengadilan, harus pakai baju tahanan," jelas Bambang.
Bambang menambahkan, baju tahanan itu sempat akan dicoba ketika lima tahanan meminta keluar sel untuk menggunakan hak suaranya di Pilkada DKI Jakarta pada 11 Juli. "Waktu disuruh pilih baju tahanan, alhamdullilah lima-limanya ngga mau pakai. Saya lebih baik di dalam saja," ucap dia.
Tahanan mana yang bakal perdana mengenakan baju tahanan itu? Menurut Bambang, baju tahanan itu akan mulai digunakan dalam perkara dugaan penyuapan pejabat di Buol, Sulawesi Tengah, terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan Buol. Apakah mereka masih akan cengengesan dengan baju tahanan? Kita tunggu saja...

Kejaksaan sita uang korupsi di Kemenag Sulsel

Makassar (ANTARA News) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyita uang yang diduga bagian dari hasil korupsi oleh rekanan pada proyek pengadaan peralatan multimedia dan laboratorium di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah se-Sulsel.

"Kami menyita uang hasil kerugian negara sebanyak Rp300 juta dari tersangka yang juga sebagai kontraktor dalam melaksanakan proyek di Kemenag Sulsel," tegas Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel Chaerul Amir di Makassar, Selasa.

Dana sebesar Rp300 juta itu disetorkan oleh tersangka Direktur PT Milenia Perkasa Tjipluk Sri Rejeki. Uang yang disita senilai Rp300 juta itu merupakan dana hasil korupsi yang dinikmati Tjipluk.

Uang yang disita itu kemudian diamankan dan dititip di salah satu bank milik pemerintah. Meskipun uangnya telah diserahkan ke kejaksaan, namun perkara yang melibatkan dirinya itu tetap bergulir.

"Uangnya langsung kami titip di salah satu bank pemerintah dan penitipannya tidak melalui rekening apalagi sampai berbunga," tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data di kejaksaan, jumlah dana proyek pengadaan alat multimedia yang diduga kuat dinikmati tersangka senilai Rp700 juta.

Total kerugian negara sendiri berdasarkan hasil perhitungan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pemabangunan (BPKP) Sulsel senilai Rp1,3 miliar, sedangkan anggaran APBN yang digunakan untuk pengadaan ini mencapai Rp 11 miliar.

Mantan Kajari Tangerang ini juga mengatakan, selain mengembalikan dana hasil korupsi, tersangka juga ikut menyerahkan data tambahan untuk bukti suap yang mengalir ke oknum pejabat teras Kemenag Sulsel.

Dalam keterangannya itu, Tjipluk mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada pejabat teras di Kemenag Sulsel agar proyek pengadaan itu jatuh ke tangannya.

Selain Tjipluk yang ditetapkan tersangka, kejaksaan juga menetapkan mantan Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kemenag Sulsel Rafi Anci sebagai tersangka yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek itu.

Berdasarkan data yang diperoleh di kejaksaan, kasus dana bantuan langsung itu mempunyai enam jenis pengadaan.

Keenam jenis pengadaan itu masing-masing adalah, bantuan peralatan laboratorium bahasa pada Madrasah Tsanawiyah (MTS) sebesar Rp1 miliar, bantuan peralatan laboratorium komputer sebesar Rp1,7 miliar untuk 17 madrasah tsanawiyah, bantuan peralatan laboratorium IPA sebesar Rp2,2 miliar untuk 23 madrasah tsanawiyah.

Bantuan laninnya berupa, pengadaan multimedia sebesar Rp500 juta untuk lima madrasah tsanawiyah, bantuan imbal swadaya sebesar Rp3,092 miliar untuk 34 madrasah tsanawiyah dan bantuan imbal swadaya sebesar Rp1,9 miliar untuk 18 madrasah ibtidaiyah (MI) yang tersebar di Sulsel.

"Jadi bentuk bantuan itu ada enam item dan setiap item itu mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan. Makanya, ini yang akan menjadi fokus kami dalam mengusutnya," ucapnya.

Saksi: Wa Ode Minta Bagian Proyek hingga 6 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam kesaksiannya, Haris Surahman mengaku bahwa Wa Ode Nurhayati meminta commitment fee sebesar 5 hingga 6 persen dari nilai proyek Dana Penyesuian Infrastruktur Daerah (DPID). Hal tersebut diungkapkan Haris dalam sidang lanjutan Wa Ode di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (10/7/2012).
"Waktu pertemuan di Restoran Pulau Dua, sesuai komitmen saya sampaikan akan diselesaikan 5 sampai 6 persen untuk proyek itu. Commitment fee disampaikan ke saya oleh Ibu Wa Ode," ujar Haris yang juga politisi partai Golkar, Selasa. Haris merupakan perantara pengusaha Fadh A Rafiq dalam mengalirkan dana proyek tersebut ke Wa Ode.
Menurut Haris, Wa Ode saat menjadi anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyanggupi akan mengurusi DPID tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah. Haris kemudian mengaku Fadh memintanya membuka rekening atas nama Haris di Bank Mandiri cabang DPR. Rekening itulah yang digunakan yang untuk mengalirkan dana ke Wa Ode.
"Supaya dibukakan rekening mandiri, supaya ditampung di Bank Mandiri saya, hari itu disuruh buka rekening," ujar Haris.
Haris menyatakan, uang yang diserahkan kepada Wa Ode berjumlah total Rp 6 miliar. Uang tersebut berasal dari Fadh secara bertahap. Haris mengaku hanya sebagai pelaksana untuk menyerahkan uang tersebut ke asisten pribadi Wa Ode bernama Sefa Yolanda.
Dalam kesaksiannya, Haris menyebut Sefa akan menyerahkan uang tersebut kepada Wa Ode. Adapun dirinya belum pernah bertemu Wa Ode secara langsung untuk menyerahkan uang tersebut. "Saya cairkan, kemudian saya kasih ke Sefa, sekretaris Wa Ode," ujarnya.
Ia juga menyatakan selalu melapor melalui pesan singkat kepada Wa Ode setiap kali menyetorkan uang tersebut ke Sefa. Bahkan, menurut dia, Wa Ode selalu membalas "Ok".
Seperti diberitakan, Wa Ode diduga menerima suap Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq terkait pengalokasian DPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Fahd juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.

KPK Cegah Tiga Orang Terkait Korupsi Al Quran

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Imigrasi mencegah tiga orang pihak swasta terkait penyidikan kasus dugaan suap penganggaran proyek pengadaan Al Quran dan proyek pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Ketiga orang itu adalah Syamsurachman, Direktur Utama PT Karya Pemuda Mandiri; Abdul Kadir Alaydrus; dan Vasco Ruseimy. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus ini.
"Dicegah sejak Juni 2012 berlaku selama enam bulan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Senin (9/7/2012).
Abdul Kadir dan Vasco Ruseimy diduga anak buah Syamsurachman. Berdasarkan penelusuran, Vasco juga merupakan Ketua DPP Gerakan Muda (Gema) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), organisasi massa Partai Golkar.
Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan Syamsurachman dan sejumlah saksi dari pihak swasta lainnya, yakni Imam Faozi dan Lidya Anggraeni Putri. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka kasus ini, yaitu anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya. Keduanya diduga menerima pemberian suap dari pihak swasta terkait tiga proyek pengadaan di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Zulkarnaen merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar dan Dendy menjadi Sekjen di Gema MKGR. Kini, KPK tengah mengejar pihak swasta yang diduga memberi suap sekitar Rp 4 miliar ke Zulkarnaen dan Dendy tersebut.

KPK Akan Langsung Tahan Bupati Buol

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi akan langsung menahan Bupati Buol, Amran Batalipu, setelah yang bersangkutan diperiksa penyidik. Amran tengah dalam perjalanan dari Buol, Sulawesi Tengah, ke Jakarta, setelah ditangkap penyidik KPK di rumahnya di Buol, Jumat (6/7/2012).
Namun, sebelum ditahan, Amran akan diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Kepastian soal penahanan Amran ini disampaikan Ketua KPK Abraham Samad melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (6/7/2012). "Iya (ditahan)," katanya. Dipastikan, Amran akan ditahan di Jakarta.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas melalui pesan singkat.
Juru Bicara KPK Johan Budi belum dapat memastikan kapan Amran akan tiba di Jakarta. Menurut Johan, Jumat (6/7/2012) dini hari, penyidik KPK mendatangi Amran di kediamannya di Buol, Sulawesi Tengah, dengan membawa surat panggilan pemeriksaan sekaligus surat penjemputan paksa. Surat panggilan pemeriksaan yang sempat dianggap palsu oleh Amran tersebut, katanya, sudah ditembuskan ke instansi terkait.
Saat mendatangi rumah Amran, penyidik KPK dibantu petugas Kepolisian dari Mako Brimob, Depok. Dukungan pasukan ini diperlukan mengingat penangkapan pertama terhadap Bupati Buol pada 26 Juni lalu sempat gagal. Bahkan, ada anggota tim KPK yang mencegat Amran dengan menggunakan sepeda motor beberapa saat setelah dia menerima suap justru ditabrak mobil yang ditumpangi Bupati Buol tersebut.
Laporan dari Buol menyebutkan, Amran diciduk tanpa perlawanan saat belasan tim penyidik KPK bersenjata lengkap mendatangi rumahnya. Saat penangkapan, hanya terdapat beberapa petugas keamanan dan pengawal pribadinya di rumah tersebut.
Sejumlah saksi mata mengatakan, saat ditangkap, sebagian penghuni rumah sedang terlelap. Saat masuk, petugas sempat mendobrak pintu depan rumah. Amran yang saat itu terbangun langsung didatangi petugas. Tanpa perlawanan, petugas memborgol kedua tangan Amran. Petugas kemudian membawa Amran ke Tolitoli sambil menunggu pesawat yang akan berangkat ke Palu.
Dari Buol, istri Amran, Luciana Is Baculu, mendatangi Kepolisian Resor Buol untuk melaporkan soal penangkapan suaminya. KPK menetapkan Amran sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari Yani Anshori dan Gondo Sudjono, petinggi PT Hardaya Inti Plantation, perusahaan yang disebut-sebut dimiliki pengusaha Hartati Murdaya Poo.
KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Hartati bepergian ke luar negeri. Bahkan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut juga rencananya akan segera dipanggil KPK untuk diperiksa.

KPK Cegah Pengusaha Hartati Murdaya Poo

JAKATA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencegah pengusaha Hartati Murdaya Poo bepergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi Kemenhuk HAM Djoni Muhammad saat dihubungi wartawan, Rabu (3/7/2012).
"Kita telah menerima surat permintaan pencegahan atas nama Hartati Murdaya dari KPK per hari ini," kata Djoni.
Mengenai pihak lain yang ikut dicegah bersamaan dengan Hartati, Djoni belum dapat memastikannya. KPK tengah menyidik kasus dugaan suap terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kasus tersebut diduga melibatkan dua petinggi perusahaan minyak kelapa sawit, PT Hardaya Inti Plantation, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono.
Adapun PT Hardaya Inti Plantation diketahui dimiliki Hartati Murdaya. Pengusaha yang menjadi orang terkaya ke-13 Indonesia versi majalah Forbes 2008 itu merupakan pemimpin Central Cakra Murdaya (CCM Grup) yang masih terkait dengan PT Hardaya Inti Plantation.
Terkait penyidikan kasus ini, Jumat (29/6/2012), KPK menggeledah kantor PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) di Jalan Cikini Raya 78, Jakarta Pusat. Senin (2/7/2012), KPK menjadwalkan pemeriksaan Direktur PT Hardaya Inti Plantation (HIP) Totok Lestiyo sebagai saksi bagi tersangka kasus dugaan suap itu.
Hari ini, KPK kembali memanggil dua pegawai PT HIP, yakni Kirana Wijaya dan Meliana Suwandi yang juga diperksa untuk dua tersangka kasus itu. KPK baru menetapkan dua tersangka, yakni Yani Anshori dan Gondo, dalam kasus ini. Kedua orang yang tertangkap tangan itu diduga menyuap seorang pejabat di Buol. Berdasarkan informasi dari KPK, pejabat yang dimaksud itu adalah Bupati Buol Amran Batalipu (5/7/2012).

Komisi XI Akan Panggil BPK Terkait Korupsi Alquran di Kemenag

Jakarta Komisi XI DPR akan segera memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan korupsi Alquran di Kemenag. Hal ini dipandang perlu karena BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemenag.
"Ini kan aneh, predikat WTP tapi ternyata ada kasus seperti ini (korupsi pengadaan Alquran). Seharusnya apabila ada temuan BPK serahkan ini ke penegak hukum seperti ke Polisi, KPK atau Kejaksaan," ujar anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2012).
Menurut Maruar, pemanggilan ini dilakukan sebagai fungsi kontrol DPR kepada pemerintah. Terlebih lagi kasus ini sudah menjadi perhatian publik, sehingga dirasa perlu adanya penjelasan dari BPK.
"Kita nanti akan minta BPK untuk lakukan audit forensik, audit kinerja maupun audit investigasi. Kita sekalian akan memperingatkan BPK," tegas Maruarar.
Pemanggilan terhadap BPK tambah Maruarar, sudah dijadwalkan dan akan dilakukan dalam waktu dekat.(detik.com/3/7/2012)

 

Terseret Korupsi Al Quran, Zulkarnaen Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, meminta maaf kepada seluruh keluarga besar, kerabat, para kader, hingga pimpinan Partai Golkar dan organisasi massa tempat dia bergabung terkait terjeratnya dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Agama.Terimalah maaf dari saya karena saya juga kaget. Sebagai manusia biasa, saya tidak lepas dari kelemahan, kekurangan.

"Mungkin kaget, shock dengan peristiwa ini. Terimalah maaf dari saya karena saya juga kaget. Sebagai manusia biasa, saya tidak lepas dari kelemahan, kekurangan," kata Zulkarnaen saat jumpa pers di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2012).
Sebelumnya, KPK mengumumkan penetapan dua tersangka kasus dugaan korupsi Al Quran, yakni Zulkarnaen dan seorang anggota keluarganya yang juga pengusaha, Dendy Prasetya.
Anggota Badan Anggaran itu diduga melakukan korupsi tiga proyek di Kemenag, yaitu pengadaan Al Quran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2011 dan 2012, serta pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011.
Zulkarnaen tercatat sebagai Wakil Ketua Bendahara Umum di DPP Partai Golkar. Dia juga masuk dalam organisasi massa pendiri Partai Golkar, yakni Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Di DPR, Zulkarnaen menjadi anggota Badan Anggaran dan anggota Komisi VIII.
Zulkarnaen menganggap apa yang dia alami adalah musibah yang harus diterima. "Musibah ini adalah warning dari Yang Kuasa. Saya mungkin terlalu happy memikirkan persoalan dunia. Saya ambil hikmah dari persoalan ini. Saya perlu mempertinggi komunikasi vertikal saya. Dari sisi ini ada hikmah yang diambil," kata Zulkarnaen.
Ketika ditanya apakah semua pernyataan itu bentuk pengakuan keterlibatannya dalam perkara yang dituduhkan, Zulkarnaen tak menjawab tegas. Pria yang didampingi dua anggota keluarganya itu hanya menjawab, "Permintaan maaf saya adalah manusiawi. Tidak ada manusia super. Sebagai manusia biasa, tentunya tidak luput dari kekurangan."
Zulkarnaen menambahkan, dirinya hanya akan menjawab materi perkara ketika diperiksa KPK nantinya lantaran perkara itu bukan untuk menjadi perdebatan publik. Hingga saat ini, dia belum diperiksa KPK.
Zulkarnaen juga mengucapkan terima kasih atas segala kritikan, bahkan hujatan dari berbagai pihak lantaran tuduhan kepada dirinya menyangkut korupsi kitab suci. "Itu kebebasan bersuara," pungkasnya.