KPI Peringatkan RCTI dan Indovision
JAKARTA, KOMPAS.com —
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta klarifikasi dari dua lembaga
penyiaran, RCTI dan Indovision, pada Selasa (7/5/2013). Pemanggilan kali
ini dianggap sebagai peringatan kepada kedua lembaga penyiaran publik
itu agar tidak melakukan penyalahgunaan frekuensi publik untuk
kepentingan partai politik tertentu atau organisasi.
"Saya ambil
bahwa ini adalah peringatan bagi pihak RCTI dan Indovision untuk
selanjutnya lebih hati-hati. Kami lihat ini adalah proses yang bagus
bagi kita semuanya," ujar Komisioner KPI Nina Armando di kantor KPI,
Selasa (7/5/2013).
Di dalam proses klarifikasi, pihak RCTI
diwakili Head of Corporate Secretary RCTI Adjie S Soeratmadjie, dan
Indovision oleh Senior Manager Regulatory Affair and Corporate Support
MNC Sky Vision Muharzin Hasril.
Nina mengatakan, proses klarifkasi
ini dilakukan sebagai respons dari masyarakat melalui Indonesia Media
Watch (IMW) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang disampaikan
secara tertulis kepada KPI. Di dalam surat AJI, Nina menjabarkan,
rekaman video yang menyeret nama RCTI dan Indovision sudah menghilangkan
etika dalam dunia penyiaran.
"Di dalam pertemuan tadi, kami juga
mengundang Dewan Pers. Pasalnya, di dalam rekaman video itu terdapat
kalimat menggunakan frekuensi publik melalui peliputan dan ini terkait
dengan program jurnalistik," ucap Nina.
Nina meminta lembaga
penyiaran bisa menjaga kepercayaan publik yang telah diberikan. Kasus
yang menimpa RCTI dan Indovision, meski belum terealisasi, adalah bukti
nyata betapa masyarakat sangat kritis saat ini.
"Reaksi publik ini
begitu besar. Publik jadi lebih kritis dan paham bahwa frekuensi itu
milik publik tidak bisa dimanfaatkan untuk kelompok tertentu," ujar
salah satu dosen UI ini.
Setelah meminta klarifikasi kepada RCTI
dan Indovision, KPI akan melakukan rapat pleno dan mendiskusikannya
kepada pihak terkait, seperti Dewan Pers dan juga ahli hukum
Undang-undang Penyiaran.
"Dari situ, akan ada keputusan apakah melakukan pelanggaran atau tidak. Hasilnya akan kami sampaikan ke publik," imbuh Nina.
Slot Khusus Hanura
Sebelumnya,
sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Media & Politik 1"
kini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya. Video itu menampilkan
suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Pria itu
memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision. Kedua media
ini dimiliki Hary Tanoedoedibjo yang juga merupakan Ketua Majelis
Pertimbangan Partai Hanura. Menurut rencana, kedua media itu akan
menayangkan slot kampanye Partai Hanura.
Adapun berikut isi
pengarahan di dalam video berdurasi 2 menit 6 detik yang diunggah oleh
KIDP Indonesia pada Minggu (5/5/2013).
"Tetapi saya lagi
berunding dengan Mas Willy, untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur akan
bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi
mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak
susah. Jadi kemarin, Mas Willy masih agak kesulitan menemukan
formulanya."
"Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin
berita, baik teks atau apa pun, langsung ke Willy saja. Willy yang
koordinator semua. Biar jangan ke Pak Mirdasi." "Iya, tadi saya sudah
koordinasi dengan Mas Willy. Jadi insya allah. Yang tidak tahu nomor
telepon saya, ya tidak saya uruslah. Kira-kira begitu."
"Kemudian
yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, Pak Arya, sebagaimana pernah
saya usulkan di partai yang lama. Kita kan punya Indovision. Saya
usulkan semua kantornya Hanura dan Hanura di seluruh Jawa Timur diberi
Indovision gratis."
"Mengapa, kok, kemudian harus digratisi? Ada lanjutannya. Kita kepingin ada satu
channel
di Indovision itu, yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan, itu
sudah kita programkan di partai lama, mudah-mudahan hari ini bersama
dengan Hanura, hari ini dilakukan lagi Pak Arya."
"Karena itu,
akan memudahkan teman-teman di setiap kabupaten/kota. Dan terakhir,
teman-teman sekalian bahwasanya ini semua kita ikhtiarkan untuk
kemenangan bersama. Dan, kerja sama kita yang menentukan. Maka dari
itu, mari sama-sama bahu-membahu untuk memenangi ini secara
bersama-sama."