Thursday, May 16, 2013

Fahri Hamzah: Mau Bekukan PKS? Demokrat Dulu!


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai wacana pembekuan partainya hanyalah sebuah provokasi yang ditujukan untuk melemahkan PKS.
Fahri bahkan menuding Partai Demokrat lebih layak untuk dibekukan daripada partainya.
"Kalau mau membekukan PKS, bekukan dulu Partai Demokrat karena sudah jelas-jelas ada kesaksian ada dana Grup Permai yang mengalir ke kongres Partai Demokrat," ujar Fahri di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (11/5/2013).
Sebelumnya, wacana pembekuan PKS dilontarkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun yang menilai PKS bisa saja masuk dalam kategori korupsi korporasi. Hal ini jika PKS terbukti menerima aliran dana hasil pencucian uang dalam kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) disebutkan dalam pasal 7 bahwa tindak pidana pencucian yang dilakukan korporasi maka sanksi yang dijatuhkan yakni berupa denda Rp 100 miliar, pidana denda, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin, pembubaran, perampasan aset, dan pengambilalihan korporasi oleh negara.
Menurut Fahri, wacana ini sengaja dilontarkan untuk melemahkan perlawanan PKS terhadap kesewenang-wenangan KPK. Ia pun kembali meminta agar wacana pembubaran PKS tidak dialamatkan ke partainya.
"Jangan ngomong soal PKS dulu karena pak Luthfi Hasan Ishaaq baru jadi tersangka itu kan belum tentu terkait juga," imbuh anggota Komisi VII DPR ini.
Fahri memastikan seluruh keuangan yang terkait partainya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang kini membelit Luthfi Hasan dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah.
"Itu urusan mereka, tidak ada kaitannya sama partai kami," tukas Fahri.

Wednesday, May 15, 2013

Bos Indoguna sumbang Rp1 miliar ke PKS

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman bersikeras uang Rp1 miliar yang diberikan kepada Ahmad Fathanah merupakan sumbangan safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bantuan kemanusiaan Papua.

"Fathanah mengatakan tolong bantu kemanusiaan Papua dan Safari Dakwah, dia meminta Rp1 miliar," kata Elizabeth dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Elizabeth menjadi saksi dalam sidang kasus suap kuota impor daging di Kementerian Pertanian dengan terdakwa dua direktur PT Indoguna Utama yaitu Juard Effendi--saudara Elizabeth--dan Arya Abdi Effendi--yang merupakan anak Elizabeth.

"Fathanah datang dan meminta tolong ke saya dengan memakai bahasa Bugis, awalnya saya tidak tahu dia mau minta uang, dan saat tahu dia minta uang Rp1 miliar saya katakan kok banyak amat?," jelas Elizabeth.

Elizabeth yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus yang sama yakin bahwa uang Rp1 miliar yang akhirnya dia berikan kepada Fathanah itu murni sumbangan.

"Tapi memang di Aspidi (Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia) kami biasa `sharing`, jadi memang ini `pure` sumbangan kemanusiaan, jadi saya bilang aturan ini untuk safari dakwah di Nusa Tenggara dan Papua," ungkap Elizabeth yang mengaku ikut mendirikan Aspidi itu.

Sebelumnya pada 10 Januari 2013, Elizabeth bertemu dengan Menteri Pertanian Suswono, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, orang dekat Lutfhi, Ahmad Fathanah serta asisten Mentan Soewarso di hotel Aryaduta Medan untuk mempresentasikan kondisi daging di Indonesia.

Pertemuan itu merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan 28 Desember 2012 di Restoran Angus Steak House di Chase Plaza Jakarta yang diatur oleh mantan Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Devianne Adiningrat.

"Pada akhir Desember saya, Elda, dan Fathanah, membicarakan mengenai daging bakso yang dicampur dengan celeng dan tikus, saat akan selesai makan tiba-tiba ada seorang pria datang dan mereka berdiri, ternyata orang itu Pak Luthfi presiden PKS, " jelas Elizabeth.

Elizabeth saat itu menjelaskan kenapa harga daging tinggi kepada Luthfi, namun hingga saat itu Elizabeth mengaku bahwa ia tidak pernah berupaya untuk menambah kuota daging impor.

"Saya tidak tahu ada permintaan kuota 8.000 ton daging dan pernah menyebutkan Rp40 miliar," tambah Elizabeth.

Akhir dari pertemuan tersebut adalah harus ada pertemuan dengan Mentan Suswono yang juga kader PKS.

Padahal Elizabeth mengaku membiayai biaya hotel dan akomodasi bagi Elda dan Fathanah selama safari dakwah PKS di Medan pada awal Januari, ditambah memberikan uang kepada Elda sebagai uang operasional Rp300 juta.

"Saya yang menanggung biaya hotel dan akomodasi Elda dan Fathanah di Medan, Elda kemudian meminta uang jasa karena dia sudah bekerja 2,5 bulan tanpa mendapat apa-apa, dia minta uang operasional untuk uang bensin," tambah Elizabeth.

Elda sejak November 2012 sudah membantu Elizabeth untuk mendapatkan tambahan kuota impor bagi PT Indoguna Utama.

Uang yang diberikan sebesar Rp300 juta penyerahannya diperintahkan untuk dilakukan oleh Arya Abdi Effendi.

Uang Rp300 juta diberikan sebelum keberangkatan ke Medan dan diambil oleh asisten Elda, Jerry Roger.

"Uang yang mengambil Fathanah, tapi pemakaiannya saya tidak tahu, hanya dikatakan jangan diapa-apakan," kata Elda Devianne yang juga menjadi saksi dalam sidang tersebut.

Artinya, PT Indoguna sudah memberikan uang total Rp1,3 miliar kepada Fathanah yang dalam dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi digunakan sebagai komitmen suap pengaturan impor daging sapi sebanyak 8.000 ton dengan total komitmen jasa Rp40 miliar.

Dalam perkara ini Arya dan Juard diancam pidana berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 199 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman pidana penjara adalah 1-5 tahun dan atau pidana denda Rp50-250 juta.

DPR desak polisi pemilik rekening Rp1,6 triliun diungkap

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mendesak Polri mengungkap rekening gendut milik anggota Polri, Aiptu LS yang bertugas di Polres Sorong, Papua.  Aiptu LS memiliki rekening mencapai Rp1,6 triliun.

"Sebagai anggota Komisi III DPR RI, saya meminta Polri mengusut tuntas kasus dugaan rekening gendut Aiptu LS yang bertugas di Polres Sorong, Papua," kata Didi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Didi mengatakan, dari hasil temuan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), LS melakukan transaksi keuangan selama lima tahun sampai sejumlah Rp1,5 triliun.

"Ini suatu nilai yang sangat fantastis dan patut diduga ada malapraktik kekuasaan yang melibatkan pihak-pihak tertentu di sana, apalagi kabarnya LS dapat uang dari bisnis ilegal BBM dan kayu," kata Didi.

Dia menilai penuntasan rekening gendut milik LS adalah momentum untuk membersihkan mafia illegal logging dan BBM illegal, yang selama ini sudah merusak hutan dan membuat rakyat di sana kesulitan BBM.

"Kasus ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa Polri sudah berubah, dan sungguh-sungguh berani mengusut tuntas kasus yang terjadi di internalnya," kata Didi lagi.

Karena jumlahnya sangat fantastis, Didi menyarankan team independen menginvestigasinya. "Ini patut diduga terkait orang-orang kuat tertentu dibalik skandal besar tersebut," kata Didi.

Didi menantang Polri untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka bisa mengusut tuntas kasus internalnya yang selama dianggap masyarakat jarang bisa dituntaskan.

"Tidak boleh hanya berhenti sampai di LS. Siapapun yang diduga terlibat harus ditindak. Niat Polri yang berubah dan reformis harus benar-benar diwujudkan," kata Didi.

Sunday, May 12, 2013

PKS Bisa Dikenakan Pasal Menghalangi Penyidikan

 
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dijerat Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menghalang-halangi penyidikan terkait penyitaan mobil di Kantor DPP PKS. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, apa yang dilakukan sejumlah pihak di Kantor DPP PKS yang menghalang-halangi penyitaan KPK dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 21 UU Tipikor tersebut.

"Apa yang dilakukan sejumlah pihak di Kantor PKS, menghalangi proses penyitaan dapat dipidana sesuai Pasal 21 UU Tipikor," kata Emerson, melalui pesan singkat, Minggu (12/5/2013).

Adapun Pasal 21 UU Tipikor itu berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

PKS sempat berseteru dengan KPK yang berusaha menyita enam mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang bersama orang dekatnya, Ahmad Fathanah.

Saat penyidik KPK hendak menyita mobil-mobil itu, petugas keamanan PKS beserta dengan organisasi massa menghalang-halangi hingga akhirnya mobil itu masih belum bisa disita dan hanya disegel di Kantor DPP PKS.

PKS berdalih bahwa KPK ketika itu datang tanpa membawa surat penyitaan. Sementara, pihak KPK mengaku sudah sesuai prosedur. Saat mendatangi Kantor DPP PKS, penyidik mengaku telah membawa surat penyitaan. Atas upaya penyitaan ini, PKS berencana melaporkan KPK ke Markas Besar Kepolisian RI.

Menurut Emerson, KPK juga bisa memproses hukum PKS, baik secara orang per orang atau PKS sebagai suatu institusi. Namun, pada Jumat (10/5/2013) pekan lalu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, pihaknya belum berniat menjerat PKS dengan Pasal 21 UU Tipikor. Bambang menilai, kisruh penyitaan mobil di DPP PKS pada 6-7 Mei lalu hanya karena masalah kesalahpahaman.

"Tapi mudah-mudahan nanti penyidik akan menjelaskan ke pimpinan apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan," kata Bambang.

PKS tantang KPK


Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, Minggu (12/5/2013), mengaku tidak takut dipidanakan KPK terkait penyitaan tersebut. "Kalau KPK anggap kita halang-ahalangi, kita kenakan dulu dengan tindakan kesewenang-wenangan, bertentangan dengan KUHAP, dan perbuatan yang tidak menyenangkan, siapa yang salah, duluan saja," ujarnya.

PKS akan melaporkan KPK ke Mabes Polri atas tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik, dan melakukan kebohongan terhadap publik. Menurut Fahri, pihaknya tidak melaporkan KPK secara institusi melainkan oknum KPK.

Adapun, oknum KPK yang akan dilaporkan ke Kepolisian adalah 10 penyidik yang mendatangi kantor DPP PKS dan Juru Bicara KPK Johan Budi.

"Ini tidak ada hubungannya dengan institusi, ini hubungannya dengan 10 orang yang datang ke PKS dan Johan Budi yang membuat pernyataan yang fatal," kata Fahri.

Saturday, May 11, 2013

Aliran Dana Ahmad Fathanah Dibidik PPATK Sejak Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata sudah mendata aliran transaksi mencurigakan yang dilakukan Ahmad Fathanah. Ahmad Fathanah sempat dilaporkan ke PPATK sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq itu.
"Jadi dari orang yang terlibat cuci uang itu (Fathanah) sudah ada dalam data base PPATK. Penjahat itu terus berulang ketika tertangkap oleh penegak hukum, baru ketahuan kalau dia terkait kasus apa," ujar Wakil Ketua PPATK Agus Santoso dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (11/5/2013).
Saat ditanyakan lebih lanjut tentang nilai dan oknum mana saja yang menerima aliran dana Fathanah, Agus mengaku PPATK sudah menyerahkannya kepada KPK. PPATK, sebutnya, tidak bisa mengungkap siapa saja yang menerima aliran dana itu kepada publik. "Yang jelas yang paling paham itu KPK," tuturnya.
Agus juga tidak membantah pola berlapis yang kerap dilakukan Fathanah dalam menyamarkan harta kekayaannya. Agus menuturkan pola yang dilakukan Fathanah merupakan pola umum yang dilakukan para koruptor.
"Mereka biasanya pakai sistem layer dan tidak pernah menggunakan rekening pribadi," ujar Agus.
Para koruptor, lanjutnya, lebih sering mengalihkan kekayaannya ke orang lain yang merupakan anggota keluarganya seperti anak, istri, hingga teman. PPATK menemukan ada kejanggalan ketika profil penerima dana atau pembeli barang mewah tertentu ternyata tidak sesuai dengan pendapatannya. "Misalnya saja PNS golongan tiga tapi bisa beli mobil mewah. Ini kan tidak sesuai dengan profilnya dia makanya ini bisa didalami lagi oleh penegak hukum," imbuhnya.
Fathanah merupakan tersangka kasus suap dan pencucian uang terkait izin impor daging sapi. Sejauh ini, KPK sudah menyita sejumlah item terkait Fathanah yang diduga hasil tindak pidana korupsi. KPK menyita satu unit Honda Jazz putih dari seorang model cantik bernama Vitalia Shesya. Honda Jazz bernomor polisi B 15 VTA itu diperoleh Vitalia dari Fathanah yang diakuinya sebagai seorang teman. Selain Jazz, KPK menyita jam tangan merek Chopard dari Vitalia.
KPK juga menyita Honda Freed yang diduga pemberian Fathanah untuk wanita berna Tri Kurnia Rahayu. Dari Tri Kurnia, KPK juga menyita gelang Hermes dan jam tangan Rolex yang harganya puluhan juta. Sebelumnya, KPK menyita empat mobil mewah dari Fathanah, yakni Toyota Land Cruiser Prado dengan nomor polisi B 1739 WFN, Toyota Alphard B 53 FTI, Mercedes Benz C200 B 8749 BS, dan FJ Cruiser dengan nomor polisi B 1330 SZZ.  Di luar kendaraan dan perhiasan, KPK juga menyita dua unit rumah milik Fathanah di Depok.

Friday, May 10, 2013

KPI Peringatkan RCTI dan Indovision


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta klarifikasi dari dua lembaga penyiaran, RCTI dan Indovision, pada Selasa (7/5/2013). Pemanggilan kali ini dianggap sebagai peringatan kepada kedua lembaga penyiaran publik itu agar tidak melakukan penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan partai politik tertentu atau organisasi.
"Saya ambil bahwa ini adalah peringatan bagi pihak RCTI dan Indovision untuk selanjutnya lebih hati-hati. Kami lihat ini adalah proses yang bagus bagi kita semuanya," ujar Komisioner KPI Nina Armando di kantor KPI, Selasa (7/5/2013).
Di dalam proses klarifikasi, pihak RCTI diwakili Head of Corporate Secretary RCTI Adjie S Soeratmadjie, dan Indovision oleh Senior Manager Regulatory Affair and Corporate Support MNC Sky Vision Muharzin Hasril.
Nina mengatakan, proses klarifkasi ini dilakukan sebagai respons dari masyarakat melalui Indonesia Media Watch (IMW) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang disampaikan secara tertulis kepada KPI. Di dalam surat AJI, Nina menjabarkan, rekaman video yang menyeret nama RCTI dan Indovision sudah menghilangkan etika dalam dunia penyiaran.
"Di dalam pertemuan tadi, kami juga mengundang Dewan Pers. Pasalnya, di dalam rekaman video itu terdapat kalimat menggunakan frekuensi publik melalui peliputan dan ini terkait dengan program jurnalistik," ucap Nina.
Nina meminta lembaga penyiaran bisa menjaga kepercayaan publik yang telah diberikan. Kasus yang menimpa RCTI dan Indovision, meski belum terealisasi, adalah bukti nyata betapa masyarakat sangat kritis saat ini.
"Reaksi publik ini begitu besar. Publik jadi lebih kritis dan paham bahwa frekuensi itu milik publik tidak bisa dimanfaatkan untuk kelompok tertentu," ujar salah satu dosen UI ini.
Setelah meminta klarifikasi kepada RCTI dan Indovision, KPI akan melakukan rapat pleno dan mendiskusikannya kepada pihak terkait, seperti Dewan Pers dan juga ahli hukum Undang-undang Penyiaran.
"Dari situ, akan ada keputusan apakah melakukan pelanggaran atau tidak. Hasilnya akan kami sampaikan ke publik," imbuh Nina.
Slot Khusus Hanura
Sebelumnya, sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul "Media & Politik 1" kini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya. Video itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria. Pria itu memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision. Kedua media ini dimiliki Hary Tanoedoedibjo yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura. Menurut rencana, kedua media itu akan menayangkan slot kampanye Partai Hanura.
Adapun berikut isi pengarahan di dalam video berdurasi 2 menit 6 detik yang diunggah oleh KIDP Indonesia pada Minggu (5/5/2013).
"Tetapi saya lagi berunding dengan Mas Willy, untuk bagaimana acara RCTI Jawa Timur akan bisa dimasuki slot kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena memang menyangkut waktu, agak susah. Jadi kemarin, Mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya."
"Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita, baik teks atau apa pun, langsung ke Willy saja. Willy yang koordinator semua. Biar jangan ke Pak Mirdasi." "Iya, tadi saya sudah koordinasi dengan Mas Willy. Jadi insya allah. Yang tidak tahu nomor telepon saya, ya tidak saya uruslah. Kira-kira begitu."
"Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, Pak Arya, sebagaimana pernah saya usulkan di partai yang lama. Kita kan punya Indovision. Saya usulkan semua kantornya Hanura dan Hanura di seluruh Jawa Timur diberi Indovision gratis."
"Mengapa, kok, kemudian harus digratisi? Ada lanjutannya. Kita kepingin ada satu channel di Indovision itu, yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan, itu sudah kita programkan di partai lama, mudah-mudahan hari ini bersama dengan Hanura, hari ini dilakukan lagi Pak Arya."
"Karena itu, akan memudahkan teman-teman di setiap kabupaten/kota. Dan terakhir, teman-teman sekalian bahwasanya ini semua kita ikhtiarkan untuk kemenangan bersama. Dan, kerja sama kita yang menentukan. Maka dari itu, mari sama-sama bahu-membahu untuk memenangi ini secara bersama-sama."

Napi Koruptor Bebas Keluar Lapas, Kemenkumham Panen Kritik

Liputan6.com, Jakarta : Kritik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad karena adanya napi koruptor yang keluar-masuk lapas mendapat perhatian DPR. Komisi III Bidang Hukum DPR menilai agar kasus ini menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM.

"Memang susah dibuktikan, tapi ini harus bikin Kemenkum HAM instrospeksi, ini teguran agar Kemenkum HAM bekerja lebih keras," tegas Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edy ketika dihubungi, Jumat (10/5/2013).

Tjatur meminta bila terbukti ada napi yang kerap keluar-masuk lapas dengan seenaknya. Harus diberi hukuman yang lebih berat. "Kalau nanti terbukti, harus ada sanksi keras," tegas politisi PAN itu.

Hal senada disampaikan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Menurut Bambang Kementerian Hukum dan HAM tidak becus dalam menangani para narapidana korupsi, yang ternyata masih bebas keluar masuk lapas meski dalam masa penahanan.

"Apa yang disampaikan Abraham bukanlah sesuatu yg baru," ujar Bambang. Karena begitulah kenyataannya. Selain punya kamar khusus, yang mewah untuk ukuran lapas, serta dilengkapi perangkat pendingin (AC) juga lemari es, televisi dan komputer atau laptop, kata Bambang, para narapidana korupsi jarang tidur malam di lapas.

"Biasanya seperti yang disinyalir Abraham, dan itu memang fakta," ujar anggota Komisi III ini.

Narapidana korupsi kerap pulang kerumah malam hari dan kembali pagi, kata Bambang. Tentu berbagai perlakuan istimewa itu, menurutnya pasti ada harganya. "Kalau ada pihak yang harus bertanggung jawab, adalah Menhukham," tegas Bambang.

Tak Akurat

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, meluruskan sejumlah pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad. Menurut Denny, ada 2 pernyataan Samad yang tidak sepenuhnya benar. Denny menegaskan, pihaknya telah meminta klarifikasi terhadap Samad atas pernyataannya mengenai banyaknya napi korupsi yang sering keluar lapas.

"Atas statement tersebut, saya langsung menelepon ke Abraham Samad. Saya minta Ketua KPK menjelaskan napi siapa dan lapas mana yang napi korupsinya sering keluar malam. Abraham menyatakan, sebenarnya belum ada datanya. Kalau ada dia akan infokan saya," kata Denny dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Jumat (10/5/2013).


Selain itu, Denny juga meluruskan pernyataan Samad mengenai Kemenkumham kewalahan menangani napo. "Dengan segala hormat, pernyataan Ketua KPK demikian tidak akurat benar," ujar Denny. (Ism)