JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yakin bahwa RAPBN 2014 tidak akan mampu mengatasi persoalan ekonomi belakangan ini. Pasalnya, ada indikasi politisasi anggaran menjelang Pemilu 2014. Indikasi ini patut diwaspadai.
"Anggaran negara akan sangat mungkin diarahkan untuk menarik simpati pemilih atau melayani elit-elit parpol tertentu dan berakibat pada tidak efektifnya alokasi anggaran," ujar Koordinator Advokasi Seknas Fitra, Maulana di kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2013).
Menurutnya, hal itu terlihat dari hasil penelusuran Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) 2014 bahwa terdapat Rp 75 triliun anggaran bansos yang tersebar di 15 Kementrian/Lembaga. Dana bansos tersebut dinilai tak bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena bakal dimanfaatkan untuk pencitraan elit parpol jelang pesta demokrasi 2014.
"Berdasarkan hasil audit BPK 2012, pengelolaan anggaran bansos masih banyak penyalahgunaan," lanjut Maulana.
Fitra merekomendasikan agar dipaparkan lebih detail untuk program bansos dan anggaran lain yang bersifat langsung ke rakyat di daerah-daerah. Hal itu guna meminimalisir anggaran sesuai kebutuhan dan tidak untuk menarik simpati pemilih.
Selain itu, Fitra memerhatikan pola kementerian/lembaga yang lamban mengumumkan penyerapan anggaran secara rutin tiap bulan dan modus menghabiskan anggaran jelang akhir tahun.
No comments:
Post a Comment