Sabtu, 07 September 2013 | 12:07 WIB
Megawati kembali mengkritisi salah satu program pemerintah yang berkuasa. Menurut Mega, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat merupakan aksi pembodohan dan termasuk dalam wilayah abu-abu. BLSM diberikan memanfaatkan momentum jelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum. Momen-momen tahun politik selalu diselaraskan dengan pengcuruan bantuan sosial.
Menjelang pemilu legislatif, 9 April 2014, Megawati meminta KPK mengawasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang para elit partai yang berkuasa dengan membuat kebijakan-kebijakan yang populis. Bahkan ada beberapa usulan dari Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Cabang PDIP seluruh Indonesia agar dibuat nota kerja sama anatara PDIP dan KPK dalam memberantas korupsi.
Soal isu calon presiden yang akan diusung pada pemilu presiden nanti, PDIP belum menetapkan pilihan. Beberapa pandangan DPD PDIP mengusulkan Megawati tetap menjadi capres. Sebaliknya, beberapa daerah ingin memanfaatkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sedang naik agar dijadikan capres.
Isu tersebut hangat dibicarakan di rakernas. Namun, berdasarkan hasil rakernas pertama tahun 2011, saat itu Megawati sebagi Ketua Umum PDIP diberikan mandat mutlak sebagai pihak yang menentukan siapa pasangan capres dan wakil presiden yang diusung oleh partai bernomor urut empat itu.(Lesi Setiawati)
Editor: Khudori
| Share: |
No comments:
Post a Comment