Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjawab tantangan anggota DPR yang memintanya melaporkan ke penegak hukum terkait tudingan adanya kongkalikong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian dengan DPR. Pada Rabu (14/11/2012), Dipo melaporkan kementerian yang menurutnya melakukan praktik kongkalikong ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia tak merinci kementerian mana saja yang dilaporkannya. Dipo hanya menyebut ada tiga kementerian.

Meskipun demikian, kata Dipo, potensi penyelewengan di tiga kementerian itu tak selalu menimbulkan kerugian negara. "Pencegahan lebih baik daripada bila sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya saya kira cukup bagus sekarang,” ujarnya, seusai memasukkan laporan ke KPK, Rabu lalu. 

Ia menegaskan, laporan yang dibuatnya bukanlah fitnah. Ada bukti-bukti yang telah dikantongi. Bukti-bukti itu didapatkan dari para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengetahui praktik tersebut.

Setelah mendapat laporan dari para PNS, menurutnya, Seskab mempelajarinya dan mengecek kembali kepada si pelapor. “Kami himpun semua, kami cross check dengan pejabatnya, dengan menterinya, karena Seskab bukan penegak hukum, dan ada keinginan PNS yang dimaksud juga masyarakat bahwa ini diserahkan kepada KPK,” kata Dipo.

Lalu, kementerian mana saja yang dilaporkannya? Berdasarkan penelusuran Kompas, tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan. Sementara anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut.

Sementara itu, Tribun mendapatkan informasi yang berbeda. Menurut informasi dari seorang sumber, ada empat kementerian dan satu proyek yang dilaporkan Dipo ke KPK. Empat kementerian itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Kementerian Pertanian dilaporkan terkait dugaan anggaran promosi jabatan di beberapa eselon. "Kalau Kementerian Pertahanan, itu terkait dana optimalisasi kementeriannya," kata sumber resmi, seperti dikutip Tribun, Jumat (16/11/2012).

Sementara itu, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dana MICE. Sedangkan di Kementerian PDT terkait dana tambahan program instansinya.

"Selain laporan empat kementerian itu, Dipo juga melaporkan soal dugaan korupsi proyek PLTU di Kaltim (Kalimantan Timur) dan PLTU di Sumsel (Sumatera Selatan)," ujar sumber tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK akan menelaah laporan soal praktik kongkalikong di tiga kementerian yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Laporan itu akan diuji kebenarannya terlebih dahulu.