BPK Periksa Dana Bansos Sejumlah Daerah di Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat memeriksa penyaluran dana hibah dan bantuan sosial sejumlah daerah di Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan untuk menelisik adanya penyimpangan dalam penyaluran dua jenis dana tersebut. "Tahun ini, kami diinstruksikan untuk memeriksa secara khusus penggunaan dana hibah dan bantuan sosial di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ada tim khusus yang menangani pemeriksaan ini," kata Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Cornell S Prawiradiningrat di sela-sela temu media di Bandung, Jumat (13/12/2013).
Cornell mengatakan, pemeriksaan khusus ini terutama dilakukan di beberapa daerah yang baru saja menggelar pemilihan kepala daerah, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan Pemerintah Kota Bogor.
"Pemeriksaan diarahkan pada daerah yang baru saja menggelar pilkada karena biasanya menjelang pilkada banyak terjadi penyimpangan penggunaan dana hibah dan bansos," kata Cornell. Dia menanambahkan, pemeriksaan itu ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.
Penyimpangan dana bansos di wilayah Jawa Barat pernah terjadi di Pemerintah Kota Bandung pada periode 2009-2010. Terdakwa korupsi dana bansos Kota Bandung periode 2009-2010 telah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Kasus itu kemudian menjerat mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada yang diduga menyuap ketua majelis hakim yang menangani perkara itu.
Berdasarkan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyuapan itu diduga dilakukan bertujuan supaya Dada tak disebut terlibat dalam kasus tersebut. Kamis (12/12/2013), Dada bersama mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi dibawa ke Lapas Sukamiskin, Bandung, untuk bersiap menjalani sidang. Selain keduanya, ada empat terdakwa lain yang sudah disidang lebih dulu.