Zul Sikumbang Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki proyek pembangunan jalan di Jalur Pantai Utara (Pantura).

"Kita mendukung penuh upaya KPK untuk melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya penyelewengan anggaran negara untuk jalan di Pantura. Jika ada yang tidak beres, silakan diungkap tuntas, kami di Komisi III DPR RI akan mem-back up KPK," kata Sudding di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Sudding mengatakan proyek yang nilainya triliunan rupiah itu, tak pernah tuntas diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Akibatnya, kata politisi Hanura itu, terjadi kemacetan dari tahun ke tahun.

"Bahkan proyek perbaikan jalur Pantura ini nyaris menjadi proyek abadi, karena setiap tahun tidak pernah selesai," tegas ketua Fraksi Partai Hanura ini.

Sudding merasa heran dengan proyek perbaikan jalur Pantura yang menelan dana triliunan rupiah tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Padahal semestinya, sebuah proyek tentu sudah diperhitungkan jangka waktu pengerjaan serta ketahanan jalan yang dikerjakan.

"Tiap tahun selalu ada perbaikan tapi tidak pernah selesai. Alasannya selalu kelebihan beban dan muatan. Memangnya tidak ada insinyur yang bisa menghitung berapa kekuatan dan ketahanan beban terhadap jalan? Sekali lagi, yang paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa," tandas dia.

Dalam pernyataannya, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan, KPK tengah menelusuri secara khusus proyek perbaikan jalan di jalur Pantura yang panjangnya sekitar 1.360 kilometer itu.

Ia menyebutkan, dari penelusuran KPK, ditemukan ada indikasi kejanggalan, ditemukan ketidakcocokan anggaran.