Korupsi APBN Sudah Ketinggalan Zaman

JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik-praktik penggunaan dana haram pada pelaksanaan Pemilu 2004 diprediksi akan kembali terjadi dan bahkan justru meningkat. Kali ini, praktik penggunaan dana haram oleh sejumlah parpol tidak lagi menggerogoti dana APBN.
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebutkan ada modus baru, yakni menggerogoti dana-dana dari sejumlah korporasi asing terkait izin-izin proyek usaha yang telah diberikan untuk perpanjangan izin usaha. Menurutnya, maraknya izin-izin perpanjangan eksplorasi untuk perusahaan asing yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari kepentingan mendapatkan dana untuk pembiayaan Pemilu 2014.
"Korupsi APBN sudah ketinggalan zaman, tapi yang terjadi kolaborasi dengan perusahaan asing dengan memaksimalkan kekuasaan. Renegosiasi Blok Mahakam dan Kobatin jadi pintu parpol tertentu, khususnya partai penguasa, untuk mendapatkan dana bagi pembiayaan politik," kata Ray di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2013).
Ray berpendapat, pemilu Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh asing. Sebab, reputasi Indonesia ialah memiliki penduduk besar dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Dia mencontohkan, hampir 60 produk UU pada kurun waktu 2009-2013 terindikasi kepentingan asing, seperti liberalisasi ekonomi dan penguasaan sumber daya alam.
"Salah satu pemilu yang seksi dengan pertumbuhan penduduk tinggi dan sumber kekayaan alamnya. Hal ini akan dimanfaatkan pihak asing untuk menjadikan politisi sebagai agennya, baik untuk kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi," ujarnya.
Sementara itu, koordinator SIGMA, Dani Setiawan, mengatakan, tidak hanya korporasi asing yang berperan dalam pendanaan pada pelaksanaan pemilu Indonesia, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya seperti UNDP dan Ifes, baik korporasi maupun lembaga asing yang berperan memiliki kepentingan mereka masing-masing.
"Perusahaan membayar, istilahnya itu premi asuransi, bagi capres-capres tertentu untuk melindungi bisnis mereka ke depannya. Apalagi di tengah desakan-desakan nasionalisasi dan renegosiasi pengelolaan izin pertambangan, lembaga-lembaga asing mendapatkan database mengenai capres ataupun caleg untuk segera bisa mereka amankan," ujar Dani.