Tak Ada Istilah Kudeta di KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengenai upaya mengkudeta dirinya melalui Komite Etik, dianggap tidak masuk akal. Menurut mantan hakim Mahkamah Agung, Asep Iwan Iriawan, Abraham seharusnya tidak perlu merisaukan hal-hal yang demikian. Istilah kudeta, katanya, tidak pernah ada untuk KPK.

“Istilah kudeta enggak ada di KPK. Siapapun yang akan diganti ya itu keputusan DPR. Mestinya DPR yang mengkudeta, enggak mungkin kudeta dari dalam. Lagipula belum tentu Abraham, siapapun komisioner harus dintindak baik secara etika maupun yuridis,” kata Asep, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai sikap Abraham Samad, Jakarta, Minggu (31/3/2013).

Asep menanggapi pertanyaan wartawan mengenai sikap Abraham Samad tersebut. Sebelumnya, Abraham di sejumlah media menyatakan ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendongkelnya dari kursi KPK. Upaya itu dilakukan dengan mengarahkan tuduhan pembocor draf surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum, tersangka gratifikasi kasus Hambalang, kepada dia. Bahkan, Abraham menuding kebocoran sprindik adalah bentuk pembungkaman terhadap dirinya. Ia menegaskan tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Masalah pembocoran, sprindik Anas ini tengah ditelusuri Komite Etik. Pekan depan, Komite Etik akan menyampaikan hasil pemeriksaannya. Meskipun belum rampung, Ketua Komite Etik Anies Baswedan pekan lalu mengungkapkan, pihaknya telah menemukan pelanggaran etika yang dilakukan unsur pimpinan KPK terkait bocornya draf sprindik tersebut. Namun Anies tidak menyebutkan siapa pimpinan yang dimaksud.

Tak lama setelah pernyataan Anies ini, Abraham merespons. Lelaki kelahiran Makassar itu menduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengarahkan pelaku pembocor sprindik itu kepada dirinya. Abraham menganggap kudeta yang dilakukan oknum itu lebih kepada atas apa yang telah dilakukannya di KPK. “Karena selama ini saya sangat kencang dan lantang membongkar kasus kasus korupsi besar,” katanya dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Rabu (27/3/2013).

Pengajar hukum pidana Universitas Indonesia Ganjar L Bondan, yang juga berbicara dalam jumpa pers masyarakat antikorupsi, siang tadi menilai, Abraham sedianya tidak menganggap prestasi KPK dalam membongkar kasus-kasus besar tersebut sebagai kerja kerasnya sendiri. “Pimpinan KPK itu kolektif kolegial. Apapun yang diraih KPK itu hasil bersama jajaran KPK. Naif jika satu orang, dua orang mengatakan bahwa prestasi KPK itu prestasi mereka,” katanya.
Ganjar juga menilai, terlalu terburu-buru jika Abraham menganggap penelusuran Komite Etik terkait bocornya draf sprindik Anas ini merupakan upaya kudeta terhadapnya.

Terkait isu kudeta yang digulirkan Abaraham ini, Juru Bicara KPK Johan Budi sudah membantahnya. Menurut Johan, tidak ada kudeta dan friksi-friksi yang terjadi di internal KPK. Perbedaan pendapat antarpimpinan, kata Johan, hanya dinamika biasa dalam konteks penegakkan hukum. Misalnya, kata Johan, perbedaan pendapat yang terjadi dalam proses gelar perakara. Johan juga mengatakan, koruptor yang akan diuntungkan jika isu kudeta ini terus bergulir.