Kasus Bea Cukai, Bareskrim Minta Tambahan Data dari PPATK

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah mengajukan permohonan penambahan data (inquiry) terkait kasus dugaan penerimaan suap kepada salah seorang mantan pejabat Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan senilai Rp 11,4 miliar ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"HS (Heru Sulastyono) dan YA (Yusron Arif) sedang kamj ajukan inquiry ke PPATK tentang rekening yang bersangkutan," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Rahmad Sunanto di Gedung Bareskirm Polri, Senin (11/11/2013).

Selain kedua tersangka, Rahmad mengatakan, penyidik juga mengajukan inquiry untuk saksi Widyawati.

Untuk diketahui, Widyawati merupakan mantan istri kedua dari Heru. Diduga, dalam kasus ini, rekening bank milik Widyawati dijadikan tempat untuk menampung suap yang diberikan Yusran kepada Heru.

Rahmad menambahkan, dengan pengajuan inquiry tersebut, diharapkan penyidik dapat mengungkap dari mana dan kemana saja kah uang hasil suap tersebut mengalir. Sehingga, nantinya penyidik dapat melakukan pemblokiran terhadap sejumlah rekening dan menyita sejunlah aset milik tersangka yang diduga terkait dengan kasus ini.

"Kami telah melakukan penyitaan terhadap brankas milik HS. Namun sampai saat ini belum berhasil dibuka," ujarnya.

Untuk diketahui, dugaan suap dalam kasus ini diberikan dalam rupa polis asuransi berjangka. Suap tersebut diduga diterima Heru dari Yusran Arief selama kurun 2005-2007, saat Heru menjabat sebagai Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Jakarta Utara.

Jabatan Heru saat sebelum dinonaktifkan adalah sebagai Kasubdit Ekspor dan Impor Ditjen Bea Cukai. Dugaan suap dalam kasus ini diberikan dalam rupa polis asuransi berjangka.

Suap tersebut diduga diterima Heru dari Yusran Arief selama kurun 2005-2007, saat Heru menjabat sebagai Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Jakarta Utara. Yusran diduga menyuap Heru sebagai upaya menghindarkan perusahaannya dari audit pajak.

Heru dan Yusran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, dengan sangkaan Pasal 3 dan 6 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Heru dan Yusran juga dikenakan sangkaan Pasal 3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Merkeka dikenakan pula sangkaan Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan 56 KUHP