BPK Main Aman, Audit II Hambalang Buat Lokalisasi Kasus

Metrotvnews.com, Jakarta: Laporan Hasil Audit II Hambalang yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dinilai rawan buat dipermainkan DPR.

Pasalnya, peta politik di DPR mengindikasikan dilakukannya lokaliasi kasus hanya kepada orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dugaan itu disampaikan peneliti Indonesia Budget Center, Laode Roy Salam, dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2013).

Menurut Roy, hal itu ditujukan dengan dimunculkannya nama-nama yang sudah jadi tersangka di KPK. "Padahal kalau kita lihat, cukup banyak politisi yang bermain dalam proyek ini," katanya.

Nama-nama tersebut antara lain, MNS (Mahyuddin NS), RCA (Rully Chairul Azwar), HA (Hery Achmadi), AA (Asman Abnur), APPS (Angelina Patria Pingkan Sondakh), WK (Wayan Koster), KM (Kahar Muzakir), JA (Juhaini Alie), UA (Utut Adianto), AZ (Akbar Zulfakar), EHP (Eko Hendro Purnomo), MY (Machmud Yunus), MHD (Mohammad Hanif Dhakiri), HLS (Herry Lontung Sirega), dan MI (Mardiana Idraswari).

Ditambahkan, hal itu diperkuat dengan diserahkannya audit lebih dahulu ke DPR, bukan ke KPK. "Aroma politisasinya sangat kuat," tambahnya.

Roy menjelaskan, BPK seharusnya lebih dahulu menyerahkan ke KPK. Sebab dengan demikian, KPK bisa langsung mengambil langkah dalam penanganan kasus.

"Kami melihat BPK masih bermain aman, ada aroma politik juga, ada ketidakkonsistenan menjalankan mandat Undang-undang, sebab ini dalam konteks projustisia," jelasnya.

Lantaran itu, Roy meminta BPK tak bermain-main dalam pelaksanaan audit tersebut. "BPK tidak main-main lagi dalam laksanakan tugas, jadilah lembaga yang independen," tegasnya.