DPR Resisten terhadap Audit Hambalang

Metrotvnews.com, Jakarta: Dugaan korupsi dalam perkara pembangunan sarana dan prasarana Hambalang dinilai sangat sistemik. Namun, DPR dinilai malah resisten atas tindak lanjut laporan hasil audit tahap II yang dilakukan BPK.

DPR diduga enggan keterlibatan anggota lain terungkap. "Saya kira ini sudah jelas bahwa tidak hanya terkait dengan mantan Menpora Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum, tetapi kasus ini korupsi yang sistemik, tidak berdiri sendiri, tapi ada proses politik pembahasan anggaran yg melibatkan Komisi X," kata peneliti Indonesia Budget Centre, Laode Roy Salam dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (25/8/2013).

Menurut Roy, DPR seharusnya menggunakan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang dimiliki DPR, guna menindaklanjuti proses audit tersebut. Namun, pimpinan DPR malah berlaku sebaliknya. "DPR ini resisten terhadap hasil audit itu dengan mengatakan hasil audit itu tidak boleh diketahui publik," sambungnya.

Hal itu, kata dia, semakin menguatkan dugaan permainan yang dilakukan BPK dan DPR untuk melokalisasi kasus agar tak menyerempet anggota DPR lainnya. "Ada upaya pimpinan DPR tidak sampaikan hasil auditnya ke BAKN," tegasnya.

Seperti diketahui, sejumlah nama anggota DPR disebut dalam audit tahap II. Mereka antara lain, MNS (Mahyuddin NS), RCA (Rully Chairul Azwar), HA (Hery Achmadi), AA (Asman Abnur), APPS (Angelina Patria Pingkan Sondakh), WK (Wayan Koster), KM (Kahar Muzakir), JA (Juhaini Alie), UA (Utut adianto), AZ (Akbar Zulfakar), EHP (Eko Hendro Purnomo), MY (Machmud Yunus), MHD (Mohammad Hanif Dhakiri), HLS (Herry Lontung Sirega), dan MI (Mardiana Idraswari).