DPR Tantang KPK Selesaikan Kasus Hambalang

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera menyelesaikan kasus Hambalang. "Laporan sudah diserahkan, jadi tidak ada alasan bagi KPK untuk berlama-lama lagi," ujar Pramono usai menghadiri acara diskusi di daerah Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 31 Agustus 2013.

Pramono mempersilahkan KPK untuk memeriksa anggota parlemen jika memang terbukti terkait dalam kasus tersebut. "Kalau ada keterlibatan anggota DPR, silahkan diperiksa," kata Pramono.
Disinggung mengenai hilangnya nama-nama yang sempat disebut dalam draft awal, Pramono mengatakan, DPR akan berpatokan kepada laporan resmi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut dia, kebenaran dokumen tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh pimpinan DPR.
Jumat, 23 Agustus 2013, BPK menyerahkan audit tahap II atas pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang kepada DPR. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 463,67 miliar akibat penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
Namun dalam audit tersebut tidak disebutkan 15 anggota legislator yang diduga memuluskan proyek Hambalang. Sebelumnya, dalam salinan draft yang diterima oleh Tempo dan beberapa media lain, ada 15 nama legislator yang ikut memuluskan pembahasan anggaran untuk proyek Hambalang.
FAIZ NASHRILLAH