Menurut Rahmat, momen penerimaan CPNS ini sering sekali dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk memungut sejumlah uang kepada peserta tes CPNS sebagai syarat untuk diloloskan sebagai PNS. Apalagi sekarang ini, dengan terbatasnya kuota penerimaan PNS, akan semakin dimanfaatkan oleh oknum untuk memungut uang yang lebih besar dari peserta tes CPNS.
“Sekarang saja, sudah beredar isu beberapa oknum sudah memasang harga Rp 70 hingga Rp 100 juta untuk meloloskan satu orang peserta CPNS. Ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena yang bisa lolos hanya dari kalangan orang mampu secara ekonomi, sementara orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, itu tidak diloloskan,” ungkap Laode Rahmat.
Menurutnya, sesuai data dan fakta pada seleksi CPNS sebelumnya, ada tiga faktor pendukung untuk lolos dalam penerimaan tersebut. Yakni keluarga pejabat, punya duit untuk sogokan dan mantan tim sukses pada Pilkada.
“Modusnya seperti lingkaran marketing atau calo yang akan mempertemukan calon peserta CPNS dengan panitia pelaksana bahkan langsung ke kepala daerah,” terangnya.
Untuk mengantsipasi terjadinya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum-oknum tertentu, Komisi Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), membuka posko pengaduan. Dalam proses penerimaan CPNS ini, KNPI lanjut Rahmat juga tetap akan melakukan pengawasan. KNPI juga akan bekerja sama dengan Ombudsman untuk memproses jika kemudian ada oknum yang terbukti melakukan pungli tersebut.
“Di Sultrra ini ada lima kabupaten yang akan melakukan penerimaan CPNS. Lima kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Wakatobi, Kolaka Utara, Bombana, Konawe Utara dan Buton Utara. Di lima kabupaten ini, kami akan memasang posko pengaduan, sehingga kalau ada pihak yang menemukan bukti adanya pungli, dapat dengan mudah melakukan pengaduan,” jelasnya.
Rahmat melanjutkan, dengan sedikitnya daerah yang mengadakan seleksi CPNS, maka persaingan akan semakin ketat. Sebab peminat yang akan menjadi peserta lebih banyak dibanding kuota yang tersedia.
“Sehingga akan banyak terjadi transaksional antara peserta CPNS dengan panitia. Nah, saat itulah siapa yang menawarkan harga lebih tinggi dia lah yang akan lolos menjadi PNS,” tegas Rahmat.
Pemerintah akan menjadwalkan membuka pendaftaran CPNS minggu depan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya lima kabupaten yang mendapat jatah merekrut abdi negara tersebut, menyusul delapan kabupaten/kota dan pemerintah provinsi yang PNS-nya telah melebihi ketentuan.
Untuk diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Aparatur Negera menyatakan, bagi daerah yang biaya belanja pegawainya lebih dari 50 persen, tidak lagi membuka penerimaan CPNS pada tahun 2013.
No comments:
Post a Comment