"Biarkan KPK yang meneliti siapa yang mengubah dari proyek yang
umum menjadi Hambalang. Kalau masalah tanda tangan semua fraksi wajib
tanda tangan," kata Drajad di sela-sela kegiatan Rakernas PAN di
Jakarya, Sabtu (24/5/2013).
Seperti diketahui, di dalam hasil audit tahap dua Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diketahui ada 15 orang anggota Banggar DPR yang diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Salah satu nama yang disebut BPK yaitu EHP yang ditengarai Eko Hendro Purnomo anggota Komisi X dari Fraksi PAN.
"Saya tadi sudah minta klarifikasi dari Eko dan dari yang lain. Semua fraksi yang ada di dalam Badan Anggaran harus tanda tangan. Makanya di situ ada 15 karena wakil-wakil fraksi yang ada di dalam banggar itu ada 11 orang. Kebetulan PAN mempunyai unsur pimpinan di situ jadi ada satu orang kemudian banggar satu orang waktu itu pergantian dari Mardiana Indraswati ke Eko," ujarnya.
Dari penuturan Eko, Drajad mengatakan, ada pihak yang sengaja mengerucutkan pembahasan dari proyek sarana prasarana olahraga umum menjadi proyek Hambalang. Ia pun meminta agar Eko tidak membeberkan nama-nama itu karena ada pihak yang lebih layak untuk mengungkapkannya.
"Eko tadi sudah menuturkan jika ada beberapa nama yang memang memainkan ini ke Hambalang, saya rasa bukan kewenangan kita untuk menyebutkan dan Eko saya minta untuk sudahlah bukan kewenangannya menyebutkan nama-nama itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 15 anggota Komisi X DPR disebut dalam hasil audit tahap II Hambalang oleh BPK. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang yang diterima wartawan, 15 anggota DPR tersebut berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.
EHP diduga kuat adalah Eko Hendro Purnomo anggota Komisi X asal Fraksi PAN. Saat ditemui, Eko mengaku ikut menandatangani, tetapi bukan untuk pencairan dana Hambalang, melainkan untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Seperti diketahui, di dalam hasil audit tahap dua Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diketahui ada 15 orang anggota Banggar DPR yang diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Salah satu nama yang disebut BPK yaitu EHP yang ditengarai Eko Hendro Purnomo anggota Komisi X dari Fraksi PAN.
"Saya tadi sudah minta klarifikasi dari Eko dan dari yang lain. Semua fraksi yang ada di dalam Badan Anggaran harus tanda tangan. Makanya di situ ada 15 karena wakil-wakil fraksi yang ada di dalam banggar itu ada 11 orang. Kebetulan PAN mempunyai unsur pimpinan di situ jadi ada satu orang kemudian banggar satu orang waktu itu pergantian dari Mardiana Indraswati ke Eko," ujarnya.
Dari penuturan Eko, Drajad mengatakan, ada pihak yang sengaja mengerucutkan pembahasan dari proyek sarana prasarana olahraga umum menjadi proyek Hambalang. Ia pun meminta agar Eko tidak membeberkan nama-nama itu karena ada pihak yang lebih layak untuk mengungkapkannya.
"Eko tadi sudah menuturkan jika ada beberapa nama yang memang memainkan ini ke Hambalang, saya rasa bukan kewenangan kita untuk menyebutkan dan Eko saya minta untuk sudahlah bukan kewenangannya menyebutkan nama-nama itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 15 anggota Komisi X DPR disebut dalam hasil audit tahap II Hambalang oleh BPK. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang yang diterima wartawan, 15 anggota DPR tersebut berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.
EHP diduga kuat adalah Eko Hendro Purnomo anggota Komisi X asal Fraksi PAN. Saat ditemui, Eko mengaku ikut menandatangani, tetapi bukan untuk pencairan dana Hambalang, melainkan untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Editor : Tri Wahono
No comments:
Post a Comment