Tersangka Hambalang tidak perlu tunggu audit BPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Alasan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) belum juga menahan tersangka kasus tindak pidana korupsi pembangunan proyek pusat sarana prasarana olahraga dan gratifikasi di Bukit Hambalang, Bogor karena masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap terlalu mengada-ada.

Mantan Kuasa Hukum Terpidana kasus Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin, OC Kaligis, menilai tidak ada hubungannya hasil audit dengan penahanan seorang tersangka.

KPK bisa menahan tersangka jika bukti-bukti telah cukup, buktinya ada tersangka KPK yang ditahan tanpa perlu menunggu hasil audit BPK.

“Kenapa tersangka lain tidak menunggu hasil audit BPK, tapi tersangka Hambalang harus menunggu? KPK pilih kasih! Katanya dua alat bukti sudah tersangka dan dua saksi sudah langsung ditahan. Alasan-alasan yang diungkap itu kemunafikan dari KPK,” kata Kaligis, Minggu (11/8).

Dalam kasus tindak pidana korupsi Hambalang, KPK sudah menetapkan tiga tersangka yaitu Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusnidar yang sudah ditahan, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, dan Mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor yang belum ditahan, serta tersangka gratifikasi Hambalang Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang belum juga ditahan.

Menurut Ketua Dewan Advokasi Hukum Partai NasDem itu, alasan yang diungkapkan oleh KPK merupakan bentuk kemunafikan dari tebang pilih kasus yang ditangani. KPK selalu mencoba membela-bela masalah itu, dengan mengulur-ngulur penangananya.

Padahal saat persidangan Nazaruddin, sudah banyak terungkap fakta-fakta bahwa Angelina Sondakh (terpidana korupsi Kemendikbud) dan Anas terlibat di situ. Ada tujuh saksi yang mengatakan Anas terlibat. Karenanya, KPK musti mengembangkan keterlibatan Anas. Namun diulur-ulur hingga akhirnya Abraham Samad menjadi ketua KPK dan menetapkan Anggie dan Anas sebagai tersangka.

“Logika sederhananya gini saja, Anda ketua, saya bendahara. Masa ketua punya kerjaan bendahara tidak tahu padahal motor pengerak adalah bendahara. Dari dulu saya katakan, Busyro naik (ketua KPK) ini tidak akan jadi tersangka. Lihat saja bagaimana kunjungan mereka ke rumah Nazar, Abdullah Hehamahua tahu cuma ditutup-tutupi. Si Busyro jadi ketua punya mau, dia akan bilang omong kosong saat saya bilang Anas terlibat. Yang menyatakan tersangka kan pemimpin baru, Abraham Samad,” ujarnya. (Raja Eben L)