Hakim Tipikor: Berdemokrasi Mahal Ya, Pak?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nawawi Pomolango tak habis pikir dengan banyaknya uang yang dikeluarkan untuk pesta demokrasi di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Hal itu dilontarkan Nawawi saat ingin mencecar dana yang dikeluarkan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin untuk pemenangannya sebagai calon gubernur Sulsel.

"Saya sempat pikir-pikir, ngomongin perkara daging sapi, duit, ngomongin berlian juga duit, Pilgub duit lagi, banyak betul duitnya. Saya bayangin kalau saya naik busway pakai duit itu sudah muter-muter Jakarta sekian kali. Mahal ya berdemokrasi, Pak?" tanya Nawawi kepada Ilham di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

"Sangat mahal, Pak. Kita berhubungan dengan orang banyak, Yang Mulia," jawab Ilham. Ilham hadir sebagai saksi untuk terdakwa kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah.

Dalam persidangan, Ilham mengaku memberikan Rp 8 miliar untuk PKS melalui Fathanah. Selain itu, dia juga memberikan Rp 2,5 miliar pada Partai Hanura. Uang tersebut diberikan untuk mendukung pemenangan Ilham yang saat itu maju sebagai calon gubernur Sulsel. Menurut Ilham, hal tersebut biasa dilakukan oleh partai politik.

"Saya kira hal yang biasa terhadap partai dalam rangka pemenangan dan dana itu memang digunakan untuk pemenangan bakal calon yang diusung partai," terang Ilham yang berasal dari Partai Demokrat ini.

Saat itu Ilham mengaku diusung sembilan partai, termasuk PKS dan Hanura. Dukungan dari partai lain, terang Ilham, diperlukan agar dirinya memenuhi persyaratan untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Sulsel. Meskipun akhirnya Ilham kalah dalam Pilgub Sulsel.

Ilham mengatakan, PKS bersedia mendukungnya jika ada dana pemenangan. PKS kemudian meminta Rp 10 miliar. Namun, Ilham hanya menyanggupi Rp 8 miliar. "Sebenarnya diminta Rp 10 miliar. Kesanggupan kami Rp 8 miliar. Kami bayar Rp 8 miliar dengan bertahap," lanjut Ilham.

Ilham membayarnya dengan transfer maupun tunai kepada Fathanah. Menurut Ilham, Fathanah adalah orang yang diutus oleh PKS untuk mengurusi wilayah Sulsel. Ilham pun akhirnya memercayakan kepada Fathanah. Ilham juga telah mengenal Fathanah sejak kecil di Makassar.

"Setelah kami dipertemukan jajaran Dewan Pimpinan Pusat melalui Ketua Umum dan Sekjen, DPP mengatakan bahwa urusan Sulsel nanti dengan Ahmad Fathanah saja. Jadi, saya tidak punya keraguan untuk itu," paparnya.

Ilham dihadirkan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Fathanah. Dalam kasus ini, Fathanah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Fathanah didakwa bersama-sama Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi.

Dia didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan yang nilainya mencapai Rp 34 miliar dan 89.321 dollar AS. Diduga, harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.